Selasa, September 21, 2021
Beranda Parlementaria Ketua DPRD Sampaikan Tiga Tantangan Besar Reformasi yang Belum Tuntas

Ketua DPRD Sampaikan Tiga Tantangan Besar Reformasi yang Belum Tuntas

BEKASIMEDIA.COM – Chairoman Joewono Putro, selaku ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan refleksi reformasi saat ini. Ia menyatakan ada tiga tantangan besar reformasi yang belum tuntas dimaknai secara positif sesuai dengan arah perjuangan reformasi yang dicita-citakan.

“Kita sudah berhasil dalam menggeser militer dari politik, namun sesungguhnya ada 3 isu reformasi yang kali ini dapat tantangan besar, antara lain; Demokrasi, Korupsi dan Perlindungan terhadap HAM,” Kata Chairoman menjelaskan tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam esensi keberlangsungan reformasi, Kamis, 20 Mei 2021 di ruang ketua DPRD, Jl. Chairil Anwar No.112,

Dalam poin pertama Chairoman menjelaskan tentang penurunan Demokrasi yang disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak sesuai. Menurutnya Undang-undang ITE saat ini bermasalah besar terhadap keharmonisan sosial di masyarakat.

“Penegak hukum dalam berbasis undang-undang ITE itu bermasalah besar, di mana sesama warga cenderung terdorong untuk saling melaporkan, pembelahan sosial ini berimplikasi terhadap penurunan demokrasi kita,” kata lelaki yang pernah berkuliah di STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara) Jakarta pada tahun 1987 ini.

Beliau menambahkan Demokrasi dalam kebebasan sipil saat ini sangat ketat dan masyarakat harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement di media sosial, sehingga hal positifnya didorong akan semakin sehat dan semakin kompatibel dalam memberikan statement di media sosial maupun di area publik.

“Selanjutnya Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami penurunan dari 40 hingga 37 poin. Ini belum pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya hanya mengalami penurunan nol koma sekian poin saja,” ujarnya.

Chairoman menjelaskan bahwa dampak dari revisi undang-udang KPK, telah menempatkan KPK kepada titik nadir kepercayaan publik. Bahkan sudah dikatakan memunculkan ketidakpercayaan dan hilangnya harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Pertanyaannya proses meng-ASN-kan KPK, menyebabkan KPK tidak memiliki lagi Indipedensi bahkan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang hari ini menggejala, bisa jadi benteng terakhir, karena 75 orang tidak lulus versi TWK, sebenarnya punya komitment memberantas korupsi.” Ungkap Ketua DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Beliau juga menyayangkan karena pertanyaan TWK tidak ada relevansinya dengan pemberantasan korupsi juga dirasa sangat tidak rasional dan menimbulkan pembodohan nalar berpikir publik.

“Berikutnya perlindungan terhadap HAM. Kan baru kali ini dengan adanya hilangnya nyawa yang terjadi di depan mata tanpa ada komentar positif. Kasus tewasnya pengawal HRS, apapun konteksnya tidak boleh terjadi hilangnya nyawa, tanpa ada keterangan yang sebenarnya bisa ditelusuri,” Ungkap bapak 6 anak ini.

Menurut beliau kemampuan dalam penegakan hukum, belum lagi bisa menghadirkan keadilan, walaupun pelakunya ada, inilah problem besar dalam perlindungan HAM bagi masyarakat kita.

“Dan sekarang pun pelanggaran ini masih berjalan. Bayangkan protokol kesehatan dilanggar saja, dipahami oleh Jasa Penuntut Umum sebagai kejahatan, sehingga orang yang melanggar Prokes bisa mendapat pidana 16 tahun,” kata Chairoman menambahkan bukti kejanggalaan hukum yang menjadi masalah dalam perlindungan HAM.

Chairoman menyarankan Prokes jangan dijadikan sebagai “alat” politik pemerintah untuk menghantam kelompok yang kritis terhadap pemerintah sehingga tidak lagi menumbuhkan ketaatan setiap warga yang mematuhinya.

“Sekarang bagaimana mengawal reformasi kepada trek yang benar, sesuai dengan tujuan reformasi kita, sehingga reformasi secara institusi memperkuat lembaga-lembaga Civil Society ( Masyarakat Sipil), perlu diperkuat dan diberdayakan. Sehingga pemberdayaan Civil Society dalam pembangunan Indonesia ke depan, menjadi agenda utama, mengembalikan on the track arah perjuangan reformasi, sesuai cita-cita bersama.” Kata Ketua Wakil Rakyat kota Bekasi ini menyimpulkan solusi ke depan dalam merefleksikan reformasi sebenarnya. (Ram)

RELATED ARTICLES

Most Popular