Selasa, September 21, 2021
Beranda Parlementaria Ketua DPRD Kota Bekasi Harap PDAM Tetap Profesional Usai Pemisahan Layanan Aset

Ketua DPRD Kota Bekasi Harap PDAM Tetap Profesional Usai Pemisahan Layanan Aset

BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPRD kota Bekasi, Chairoman J Putro berharap ke depan PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi tetap melayani konsumen secara profesional selepas kesepakatan pemisahan layanan aset.

“Sudah disepakati secara politik oleh kedua belah pihak. Antara kota kabupaten di mana pemisahan layanan dan aset akan menjadi momentum untuk bisa memfokuskan kerja layanan dari masing-masing PDAM ini,” kata Chairoman saat ditemui Bekasimedia beberapa waktu lalu di kantornya.

Adapun kini, kata Chairoman, PDAM Tirta Patriot kota Bekasi statusnya sudah jadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Sehingga dimiliki langsung oleh Pemkot.

“Mudah-mudahan dengan lancarnya pemisahan layanan dan aset maka kantor-kantor layanan yang dahulunya menjadi bagian Tirta Bhagasasi (TB) menjadi penyerta modal bagi Tirta Patriot (TP). Sehingga TP bisa fokuskan layanan bagi konsumen se-kota Bekasi. Bahkan terbuka peluang bagi dua perusahaan untuk memperluas cakupan air bersih,” ujarnya.

Kata Chairoman, jika dilihat dari Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai perpanjangan dari Millennium Development Goals (MDGs) di mana cakupan air bersih di satu wilayah harusnya mencapai 90 persen.

“Kita belum banyak beranjak dari target itu. baru sekitar mungkin 30, 40 persen. Ini mau kita percepat agar layanan air bersih, air minum yang terjangkau dan tidak merusak lingkungan. Karena air itu harusnya kan didapat dari permukaan yang diolah. Karena kalau air yang diambil dari dalam tanah itu pasti akan merusak. Macam- macam lah ada implikasi merusak,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya Tirta Patriot, tidak boleh ada pihak swasta yang mengelola air minum. Kecuali semua diserahkan kepada Tirta Patriot. Adapun
mengenai kesepakatan pemisahan aset, Chairoman menyatakan sampai saat ini masih tahap penggodokan.

“Sampai sekarang belum karena ada kendala di kabupaten dalam kaitan mendetailkan, pertama kesepakatan angka kompensasi dari pelepasan layanan aset yang harus dibayar kota Bekasi.
Kedua mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi sehingga angka kompensasi tersebut bisa dibayarkan tapi tidak merugikan pihak lain. Ketiga menjamin semua proses itu tidak ada masalah hukum atau konflik interest. Itu 3 poin penting itu,” terang Chairoman.

Lebih tepatnya, kata dia, kedua belah pihak ini didorong oleh DPRD masing-masing. Karena DPRD juga sudah melakukan pertemuan dengan BPKP pada Februari lalu dan sudah memberi arahan.
“Pertama, kedua kota kabupaten harus duduk bareng membuat draft perjanjian kerjasama. Sesudah ada MoU untuk pelepasan layanan aset, nanti menyusun perjanjian kerjasama inilah yang dibawa masing-masing Pemda ke dewan masin-masing untuk menerima persetujuan DPRD.
DPRD sudah berikan. Arahannya tinggal komunikasi wali kota dan bupati memperlancar draft perjanjian kerjasama,” pungkasnya. (Ram)

RELATED ARTICLES

Most Popular