BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban Dishub Kota Bekasi Batasi Operasional Kendaraan Besar, Khusus Kendaraan Sumbu Tiga Keatas

Advertorial · 30 Jul 2022 05:16 WIB ·

DPRD Kota Bekasi Sempurnakan Perda K3 Lewat Pansus 28


 DPRD Kota Bekasi Sempurnakan Perda K3 Lewat Pansus 28 Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaifuddaulah menyatakan terkait pansus 28 yang saat ini masih dalam pembahasan dewan diharapkan nantinya akan menjadi sebuah payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dalam melakukan penindakan di lapangan terhadap ketertiban umum atau Perda K3 (Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan).

“Sebetulnya ini revisi perda yang menggabungkan 2 perda. Perda K3 yang ada terkait dengan ketertiban umum yang sebelumnya ada. Cuma masalahnya ada regulasi di atasnya yang perlu disempurnakan terkait dengan ketertiban umum. Tinggal nanti ini menjadi payung hukumnya secara generalis atau umum terkait dengan K3,” ujarnya kepada bekasimedia.com Jum’at (30/7/2022).

Kemudian yang kedua, ini juga akan memberikan payung hukum bagi Satpol PP untuk melakukan penindakan baik terhadap bangunan liar, tempat hiburan yang memang tidak memiliki izin ataupun yang melanggar tata susila yang ada sebagaimana yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, harus ada terobosan, dimana Satpol PP selama ini mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus terkait tempat tempat kos atau apartemen yang dijadikan sebagai tempat prostitusi

“Oleh karena itu mudah mudahan nanti teman teman di pansus 28 dan Satpol PP akan mampu merumuskan kebijakan yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum dan juga payung hukum bagi aparat pelaksana penegak hukum dalam hal ini Satpol PP,” jelasnya.

Menyangkut penegakkan Perda apalagi berkaitan dengan ketertiban umum khususnya juga terkait permasalahan perizinan yang ada hubungan dengan masalah hiburan, juga perizinan yang ada hubungannya dengan masalah perhotelan ataupun apartemen yang harusnya dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi perizinan, jangan sampai, kata ia, ada tempat tempat yang awalnya untuk penginapan dalam rangka menjadi kebutuhan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kepedulian moral.

Diharapkan ini bisa memberikan satu payung hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan ketertiban. Kemudian, menjadi bagian jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga merasakan kota Bekasi ini kota yang nyaman, indah, tertib dalam segala aspek dan kenyamanan di dalam lingkungan menyangkut persoalan persoalan asusila yang selama ini muncul. (ADV-Setwan)

Artikel ini telah dibaca 74 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Aset Dijadikan Ruang Hijau oleh Pemkot Bekasi

16 Juli 2024 - 15:44 WIB

Tak Lagi Khawatir, Pengobatan Dian Dijamin Penuh Program JKN

1 Juli 2024 - 15:54 WIB

Berobat Jadi Mudah, Suwarni Tak Ragu Jadi Peserta JKN

22 Mei 2024 - 17:50 WIB

Berobat Lebih Mudah Dengan Program JKN

22 Mei 2024 - 17:40 WIB

Program Kuliah Sambil Kerja, SMK BKM 2 Bekasi Kerjasama dengan Fooyin University Taiwan

17 Mei 2024 - 08:26 WIB

Biaya Kesehatan Bisa Jadi Murah Berkat BPJS Kesehatan

8 Mei 2024 - 17:01 WIB

Trending di Advertorial