BEKASIMEDIA.COM – Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tengah dalam proses pendistribusian oleh PT Pos Indonesia ke 18.321 penerima di Kota Bekasi mulai Rabu-Jum’at (21-23/12/2022).
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Alexander Zulkarnain, bahwa penyaluran BLT diberikan senilai Rp 250.000 per KPM.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi-PKS Latu Har Hary melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran BLT di RW 14, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kamis (22/12/2022).
Dalam pelaksanaanya, Latu mendapati bahwa di lapangan ditemukan data yang bermasalah, banyak terjadi data yang ada bahwa penerima telah meninggal dunia dan pindah domisili.
Selain itu, Latu Har Hary juga mempertanyakan, bahwa banyak penerima BLT justru dari kalangan warga yang mampu.
Lebih parah, pihaknya menyampaikan, “Ibu saya saja malah namanya tercantum sebagai penerima BLT, sampai akhirnya kami melakukan protes untuk mengganti datanya dengan penerima yang lebih berhak.”.
Aleg yang akrab disapa Bang Jampang ini mempertanyakan perihal tidak adanya upaya secara kontinuitas terkait data DTKS yang merupakan kewenangan dari Kemensos dan juga Dinas sosial.
“Kalau datanya melalui satu pintu Buttom – Up dari usulan RW sampai ke tingkat Kota dan Pusat, pastinya validitas data akan bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR untuk bisa melakukan pemuktahiran data DTKS,” tegas Aleg Dapil Jatiasih-Jatisampurna.
“Terlihat di lapangan bahwa pesan yang disampaikan over ekspose kepada Plt. Wali Kota Bekasi. Sampai dengan adanya pembuatan video ucapan terimakasih kepada Plt. Wali Kota. Padahal dalam sisi Anggaran APBD ada peran dari DPRD yang juga signifikan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, bahwa BLT ini adalah peran sinergitas antara eksekutif dan juga legislatif dalam menganggarkannya,” bebernya.
“Jangan sampai di mata masyarakat akan timbul persepsi yang keliru dan menegasikan peran dari DPRD Kota Bekasi,” pungkas Bang Jampang. (Rdk)
