BEKASIMEDIA.COM – Pansus 19 yang dipimpin oleh Alimuddin dari Fraksi PKS Sejahtera melakukan percepatan pengesahan Raperda pondok pesantren dengan mengundang seluruh pimpinan pondok pesantren di Kota Bekasi.
Bagi Alimuddin masukan dari pondok pesantren diperlukan untuk menyempurnakan raperda tersebut, karena nantinya bisa menjadi contoh bagi kota yang akan membuat raperda seperti di Kota Bekasi.
“Ini akan menjadi Perda Pesantren pertama yang menjadi contoh bagi Kota-kota lain,” katanya saat ditemui Bekasimedia.com, Senin (11/10/2021).
Dalam raperda itu ada tiga hal yang didorong oleh Pansus 19, yaitu kesetaraan lulusan Pondok Pesantren, adanya bantuan anggaran dari pemerintah Kota Bekasi untuk Arkanul Ma`had (Rukun Pesantren) dan ikut andilnya organisasi perangkat daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) membantu pesantren.
“Tentu isu strategi yang kami bahas adalah tentang pengakuan pencapaian pendidikan pesantren.
Pendidikan disetarakan dan mereka yang lulus bisa melanjutkan pendidikan dan mempunyai peluang melamar pekerjaan,” katanya.
Namun, dengan syarat para santri harus lulus ujian PKPPS (pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafi) yang diuji langsung kementerian agama Kota Bekasi.
Hal ini karena Pondok Pesantren dibawah kementerian agama dalam penyelenggaraan pendidikannya.
Mengenai anggaran untuk pesantren Alimuddin mengungkapkan dengan raperda ini mendorong supaya hadirnya pemerintah kota bekasi untuk memberikan penganggaran untuk rukun pesantren terkait masjid, asrama, Kiai dan muridnya, dan pesantren dan kekhasannya masing.
“Bahkan, mengusulkan dimasukkan anggaran makan minum sebagaimana zaman Ahmad Heryawan. Selain itu, mendorong juga pelibatan monitoring evaluasi proses administrasi,” katanya.
Ia menargetkan raperda ini harus rampung 23 oktober untuk diparipurnakan. Secara umum, kata Dia, tinggal finalisasi.
Ia berharap nantinya setelah disahkan, Perda ini menjadi hadiah istimewa untuk pondok pesantren.
“Karena dengan ini Pesantren setara dengan sekolah negeri lainnya.
Mereka yang lulus dari mondok bisa melanjutkan pendidikan di universitas negeri, bahkan mempunyai peluang bekerja yang sama,” katanya.
Ia melanjutkan selama ini lulusan pondok pesantren tidak diakui, karena pendidikannya berbeda.
“Namun, dengan adanya perda ini, semuanya setara,” tegasnya
