Pandemi covid-19 masih mengancam bangsa Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi rakyat Indonesia di masa lebaran idul fitri 1442 H. Kebijakan larangan mudik ini sebagai upaya pencegahan penyebaran covid di Indonesia yang masih mengkhawatirkan.
Pemberitaan di media massa pun dipenuhi oleh cerita dramatis orang-orang yang bersedih kerinduan berjumpa keluarga di kampung tidak tertunaikan karena dilarang mudik, bahkan tak sedikit yang sudah melakukan perjalanan diinstruksikan putar balik karena dilarang mudik.
Namun di sisi lain, ada fakta yang mencabik-cabik rasa keadilan publik. Ternyata di saat yang sama Warga Negara Asing berbondong-bondong masuk ke negeri ini, termasuk dari Wuhan yang merupakan tempat asal virus covid penyebab pandemi ini bermula. Faktanya juga berdasarkan laporan Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Benget Saragih, bahwa di antara WNA yang datang di masa menjelang lebaran terdeteksi ada yang positif covid-19.
Berdasarkan hal di atas, DPP GEMA Keadilan dengan ini menyatakan sikap:
1. Menuntut pihak-pihak terkait untuk menghentikan penerbangan WNA asing ke Indonesia di masa pelarangan mudik, kecuali urusan diplomatik
2. Menuntut deportasi WNA yang datang di masa pelarangan mudik
3. Menuntut keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi covid dan berikan keteladanan yang tidak melukai rasa keadilan publik
“Penanganan pandemi adalah tanggung jawab bersama, jangan dinodai dengan kebijakan-kebijakan yang terang benderang mencolok mata keadilan publik. Buktikan dengan keteladanan dari para pemimpin negeri yang membentuk kepercayaan publik,” ujar Indra Kusumah, Presiden Gema Keadilan dalam keterangan tertulisnya, Ahad (9/5/2021).
“Ketika rasa keadilan publik dinodai, maka ketidakpercayaan terhadap pemerintah menjadi-jadi ibarat bara dalam sekam yang bisa berdampak rusaknya harmoni bangsa,” tukasnya. ***
