BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh mengatakan sebagai orang Bekasi dirinya juga ingin mengomentari terkait rencana pemekaran Bekasi Utara yang kini kembali ramai diperbincangkan.
Ditemui usai acara konferensi pers, Sabtu (15/6/2019) terkait sengketa pileg 2019 di markaz dakwah DPD PKS Kabupaten Bekasi Ruko Sentra Niaga Kalimas, Jalan KH. Noer Ali Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi anggota komisi 1 DPRD menyatakan pemekaran wilayah Bekasi Utara harus dikaji ulang karena menurutnya kondisi dahulu dengan sekarang berbeda situasinya.
“Memang pemekaran itu sudah dikaji lama tentunya ada positif dan negatifnya. Kalo dari segi unsur keterlayanan bagus, tapi ada juga daerah daerah yang di mekarkan tidak bagus malah potensinya kecil, nah untuk ini harus di kaji ulang lagi,” ujarnya kepada bekasimedia.com
Menurut Muhammad Nuh, meskipun kadernya mantan Bupati Bekasi periode 2004-2009 lalu pernah merekomendasikan bahkan menganggarkan kajian akademis rencana pemekaran Bekasi Utara, namun ia mengatakan masih ada beberapa catatan penting.
“Kalo tidak khilaf pak Sa’aduddin masih memberikan catatan, apalagi sudah pernah ada pernyataan tidak boleh ada yang namanya pemekaran di zaman SBY pada waktu itu, tapi sekian daerah terus berjalan. Nah itu artinya pusat juga menentukan bukan hanya disini,” imbuhnya.
Terkait Aliansi Utara yang mengambil langkah langkah proses pemekaran dengan pola top down politisi senior PKS ini mengatakan tetap akan melihat lagi karena menurutnya dahulu dengan sekarang tentunya akan berbeda potensinya dan juga harus rigid pembagian potensinya mana daerah daerah yang minus dan surplus, jangan sampai satu daerah minus semua sehingga malah menjadi beban, kan paling tidak biaya aparat juga akan menjadi beban bagi daerah baru,” pungkasnya.(dns)
