BEKASIMEDIA.COM – DPRD Kota Bekasi menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Medan Satria. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, mendorong penguatan koordinasi lintas daerah sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan yang terus berulang tersebut.
Menurut Nuryadi, kawasan perbatasan menjadi wilayah paling rentan terdampak banjir karena belum terintegrasinya tata kelola drainase antarwilayah. Kecamatan Medan Satria sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, sehingga persoalan aliran air tidak dapat diselesaikan secara sepihak.
“DPRD Kota Bekasi akan memberikan perhatian serius terhadap penanganan banjir di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Medan Satria yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan sistem pengelolaan drainase serta lemahnya koordinasi antarwilayah menyebabkan aliran air tidak terkoneksi secara optimal saat curah hujan tinggi. Akibatnya, genangan kerap terjadi dan masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
“Wilayah perbatasan sering menghadapi persoalan klasik, yakni aliran air yang tidak terintegrasi akibat perbedaan tata kelola drainase dan belum optimalnya koordinasi antarwilayah. Dampaknya, masyarakat Medan Satria menjadi pihak paling terdampak,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi memperkuat kerja sama konkret dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi guna merumuskan solusi bersama yang berkelanjutan. Nuryadi menegaskan, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif.
“Perlu penguatan koordinasi dan kerja sama nyata antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penanganan banjir di wilayah perbatasan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kawasan dengan sistem hidrologi yang terintegrasi agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh dan tidak bersifat sementara.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan administratif semata, tetapi harus berbasis kawasan dan sistem hidrologi yang terintegrasi,” tegasnya.
Selain penguatan koordinasi lintas daerah, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Bekasi menjadikan normalisasi saluran air, pembangunan turap, serta pemetaan titik rawan genangan sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan.
“Kami meminta normalisasi saluran air, pembangunan turap, serta pemetaan titik-titik genangan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan,” pungkasnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)
