BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Legislator · 3 Des 2025 10:20 WIB ·

Acara “Pesona Nusantara Bekasi Keren” Dikecam, DPRD Nilai Pemkot Tak Peka Situasi Bencana


 Acara “Pesona Nusantara Bekasi Keren” Dikecam, DPRD Nilai Pemkot Tak Peka Situasi Bencana Perbesar

BEKASIMEDIA.COM — Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak Pemerintah Kota Bekasi membatalkan rencana penyelenggaraan acara hiburan “Pesona Nusantara Bekasi Keren” yang dijadwalkan pada 7 Desember 2025. Ia menilai langkah Pemkot tidak sensitif terhadap suasana duka nasional akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera.

Latu menegaskan bahwa pelaksanaan acara hiburan berskala besar di tengah ribuan warga yang masih mengungsi dinilai tidak etis dan berpotensi mencederai empati publik. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya menunjukkan solidaritas terhadap para korban bencana yang terus bertambah.

Per 3 Desember 2025, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan lebih dari 753 jiwa, ratusan dinyatakan hilang, ribuan terluka, dan lebih dari 3 juta warga terdampak. Skala kerusakan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

“Rencana Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan. Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda. Ketika pemerintah pusat dan daerah lain fokus memberikan bantuan, Kota Bekasi justru akan menggelar pesta pora. Di mana empati kita?” kata Latu.

Politisi Fraksi PKS itu menyarankan agar anggaran acara dialihkan untuk bantuan kemanusiaan. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih bermanfaat sekaligus menunjukkan kepedulian Pemkot Bekasi terhadap korban bencana.

Ia juga mengingatkan bahwa desakan penetapan status bencana nasional semakin menguat. Sejumlah lembaga bantuan hukum di Sumatera menilai skala kerusakan memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai bencana nasional, sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Dengan meningkatnya tekanan publik, Latu meminta Pemkot Bekasi segera mengambil keputusan. “Masyarakat menunggu apakah pemerintah kota memilih berpesta atau menunjukkan empati,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 51 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Tak Sekadar Laporan, DPRD Bekasi Bongkar Fakta Lapangan LKPJ 2025

14 April 2026 - 07:50 WIB

DPR Ingatkan Risiko Coretax Hambat Wajib Pajak

9 April 2026 - 14:14 WIB

Bambang Purwanto Ingatkan Risiko Hukum dan Lingkungan Pembentukan Anak Usaha Migas

26 Februari 2026 - 10:36 WIB

DPRD: Modernisasi Angkot Harus Lindungi Pelaku Usaha dan Penumpang

26 Februari 2026 - 10:15 WIB

Aspirasi BPJS Mengemuka, DPRD Bekasi Siap Kawal Hingga RKPD 2027

26 Februari 2026 - 10:05 WIB

Gilang Esa Kawal Perbaikan Infrastruktur di Bekasi Barat

26 Februari 2026 - 09:57 WIB

Trending di Advertorial