BEKASIMEDIA.COM – Jumat (21/5/2025) Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi untuk mengevaluasi secara menyeluruh postur anggaran pendidikan tahun 2024. Evaluasi diperlukan karena alokasi anggaran yang besar dinilai belum berdampak signifikan terhadap peningkatan fasilitas dan sarana prasarana sekolah.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disdik Bekasi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.
“Anggaran besar, tapi masih banyak masalah di sekolah, terutama soal fasilitas dan perawatannya,” ujar Bambang kepada bekasimedia.com.
Komisi IV mencatat bahwa total anggaran Disdik tahun 2024 mencapai Rp1,9 triliun atau hampir 30 persen dari total APBD Kota Bekasi. Padahal, menurut ketentuan nasional, alokasi minimal untuk sektor pendidikan hanya sebesar 20 persen.
Namun dari anggaran tersebut, sekitar Rp1,76 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, seperti gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta hibah. Hanya sekitar Rp132 miliar yang digunakan untuk belanja modal, yang semestinya difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Ketimpangan ini menjadi sorotan dewan, terlebih munculnya kasus viral di media sosial terkait buruknya fasilitas dan sanitasi di SDN Margahayu, Bekasi Timur, yang memperkuat kekhawatiran masyarakat akan lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan.
Meski demikian, Komisi IV tetap mengapresiasi sejumlah capaian positif Disdik Kota Bekasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Beberapa indikator telah melampaui target, antara lain:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 84,54 poin (100,40% dari target 84,20)
Rata-rata lama sekolah: 11,79 tahun (101,22% dari target 11,65 tahun)
Harapan lama sekolah: 14,14 tahun (100,07% dari target 14,13 tahun)
Capaian Smart School: 38 sekolah (95% dari target 40 sekolah)
Namun demikian, nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih berada pada angka 60,05, atau baru mencapai 72,45 persen dari target 83.
Bambang juga berharap agar kepala Dinas Pendidikan ke depan merupakan sosok yang memiliki kompetensi dalam manajemen pendidikan. “Dengan anggaran sebesar ini, dibutuhkan manajer pendidikan yang mampu mengelola secara efektif dan efisien,” tutupnya.
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)
