BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Madong, mengungkapkan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam penanganan bencana banjir di Kota Bekasi. Ia meminta agar Komisi V DPR RI, yang membidangi masalah infrastruktur, dapat mendorong normalisasi sungai untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Saya turun ke lapangan di perumahan PGP bersama H. Sujatmiko, anggota DPR RI dari PKB, serta Plt Kepala Balai Cisadane untuk meninjau langsung dan meminta agar segera dilakukan pengerukan sungai,” ujar Madong kepada bekasimedia.com di gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (19/3/2025).
Menurut Ahmadi Madong, Plt Kepala Balai Cisadane berjanji akan segera melakukan normalisasi sungai dalam waktu dua pekan. Legislator PKB ini juga menjelaskan adanya kendala di lapangan, yaitu temuan sertifikat tanah yang terletak di zona merah.
“Kemarin, ada laporan dari camat mengenai temuan sertifikat tanah di tengah sungai. Jadi, jika sungai itu kering, tanahnya akan muncul dan kemudian disertifikatkan,” ungkap Madong.
Setelah melakukan penelusuran, data dari BPN menunjukkan wilayah mana saja yang memiliki sertifikat. “Di seberang sana ada sertifikatnya, kemudian di tikungan PML juga ada sertifikatnya (di zona merah). Sementara itu, untuk zona hijau bisa dieksekusi,” jelasnya.
Madong menambahkan, “Jika pembelian tanahnya sah, maka akan ada kompensasi. Namun, jika riwayatnya tidak jelas, maka akan segera dieksekusi.”
Madong juga menyoroti praktik-praktik di masa lalu yang mungkin melibatkan oknum. “Dulu, saat masih desa, mungkin saja ada oknum yang melakukan hal tersebut. Jika itu melibatkan kelurahan, sangat berbahaya dan harus segera ditindak.”
Terakhir, Madong menekankan kepada H. Sujatmiko, anggota DPR RI, untuk mendorong normalisasi sungai, bahkan jika perlu dilakukan pelebaran.
Madong menilai, masalah banjir yang terjadi setiap lima tahun sekali ini sudah menjadi persoalan nasional. Wilayah yang dilintasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu hingga Kota Bekasi merupakan permasalahan bersama yang perlu segera dicari solusinya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
