Menu

Mode Gelap
Maju Jadi BCAD, Siti Mukhliso Berguru ke Anggota DPRD Pengumpul Suara Terbanyak Indomilk Gelar “Coffeepreneur” Figur Tokoh Reformasi Amien Rais Masih Jadi Pendulang Suara Partai Ummat Aji Ali Sahbana Sebut ‘Anies Effect’ Jadi Kunci Kemenangan Nasdem Kota Bekasi Di Pileg 2024 Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi Klaim Kadernya Solid, Sinyalir Ada Upaya Gembosi Partai

Nasional · 7 Jan 2023 06:43 WIB ·

Pj/Plt Kepala Daerah: Pemerintah Segera Laksanakan Rekomendasi Ombudsman!


 Ombudsman RI. Foto: Ombudsman Perbesar

Ombudsman RI. Foto: Ombudsman

BEKASIMEDIA.COM – KontraS dan ICW memberi sorotan tajam terhadap proses penunjukkan terhadap Pj/Plt Kepala Daerah. Pasalnya, sejak Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan temuan tentang maladministrasi pengangkatan Pj/Plt Kepala Daerah, Kementerian Dalam Negeri belum memenuhi permintaan temuan Ombudsman untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai basis untuk melakukan penunjukkan Pj/Plt Kepala Daerah tersebut.

Hingga rilis ini terbit, terdapat 101 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis dan pada beberapa di antaranya telah ditunjuk Pj/Plt Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kami menyangsikan bahwa penunjukkan kepala daerah tersebut tidak berbasis pada mekanisme objektif yang mampu membantu permasalahan sesuai dengan kebutuhan di tingkat daerah. Hal ini terjadi karena sejumlah hal, seperti tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan penunjukkan dan dilakukan dengan melegalkan sejumlah cara.

Salah satu penunjukkan paling mutakhir oleh Mendagri Tito Karnavian terjadi di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada 11 November 2022. Mendagri melantik tiga Pejabat (Pj.) Gubernur bagi tiga DOB di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kami melihat bahwa penunjukkan Penjabat DOB Papua tanpa diiringi oleh mekanisme pemilihan yang layak dan demokratis. Pelantikan pun tanpa didahului dengan penjaringan aspirasi, dialog publik dan uji tuntas mengenai kebutuhan sesungguhnya dari Orang Asli Papua (OAP) secara maksimal. Proses pemilihan inipun serupa dengan penunjukkan Achmad Marzuki yang dilakukan penempatan di Kementerian Dalam Negeri beberapa hari sebelum diangkat menjadi Pj Gubernur Aceh.

Meskipun hanya menjabat sementara, namun Pj/Plt Kepala Daerah tetap memiliki kewenangan cukup besar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti mengajukan dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang nantinya akan berdampak mengatur kehidupan masyarakat dalam ruang lingkup daerah yang dipimpinnya.

*Rilis lengkapnya dapat diakses melalui*

https://kontras.org/2023/01/06/pj-plt-kepala-daerah-pemerintah-segera-laksanakan-rekomendasi-ombudsman/

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Nonton Musisi Kesayangan, Ini 7 Tips Nonton Konser!

1 Februari 2023 - 20:09 WIB

Keluarga Bekasi Perlu Tingkatkan Ketahanan Keluarga

29 Januari 2023 - 18:57 WIB

YBM PLN Gandeng Jufi Selenggarakan Pelatihan Media Digital untuk Remaja Masjid di Bantar Gebang

28 Januari 2023 - 22:02 WIB

Al Quran dibakar di Swedia, Begini Respon Mahasiswa STIU Darul Hikmah Bekasi

27 Januari 2023 - 09:32 WIB

pembakar al quran swedia

Aji Ali Sahbana Sebut ‘Anies Effect’ Jadi Kunci Kemenangan Nasdem Kota Bekasi Di Pileg 2024

24 Januari 2023 - 13:59 WIB

Kemenag Rilis 108 Lembaga Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya!

20 Januari 2023 - 15:59 WIB

Trending di Nasional