BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 12 Feb 2022 05:58 WIB ·

Heboh! 13000 Saldo Kosong Kartu BPNT, Ketua DPRD Kota Bekasi Koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI


 Heboh! 13000 Saldo Kosong Kartu BPNT, Ketua DPRD Kota Bekasi Koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2022. Ketua DPRD kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro melaksanakan kegiatan resesnya di komplek Sport Center Puri Gading, Jatiluhur, Pondok Melati, Jum’at (11/2/2022). Dalam kegiatan reses kali ini ketua DPRD kota Bekasi mengundang anggota komisi VIII DPR RI asal Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid untuk komunikasi dan koordinasi dalam melakukan kewajiban pembaharuan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bekasi serta mengungkap kendala dan permasalahannya, termasuk adanya 13.000 kartu BPNT dengan saldo kosong.

“Kemensos masih mendata ulang dan memonitoring terkait masalah yang muncul seperti penyaluran dana bantuan pada bulan Januari ini, sehingga masih belum bisa memberikan komentar apa penyebabnya, apakah terbatasnya dana, atau kendala transfer yang tertolak, nah ini masih perlu didalami. Kita tunggu saja hasilnya namun data ini sudah dilaporkan oleh anggota komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid dan ternyata dijumpai juga masalah yang sama di kota Depok,” ujar Chairoman kepada awak media.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kota Bekasi, Ahmad Yani ditemui usai kegiatan reses menjelaskan saldo kosong itu bisa terjadi karena orangnya tidak ada atau karena meninggal dan belum terdeteksi ataupun juga yang zonk. “Yang zonk ini bisa jadi dia tidak lapor, padahal dikasih waktu selama 3 bulan untuk memverifikasi atau mengganti dengan yang baru. Nah karena dibiarkan dan saking banyaknya orang jadi tidak diperhatikan mereka, padahal mereka menginginkan. Jadi karena kartunya tidak diurus sementara namanya masih ada,” jelasnya.

Kadinsos mengklaim pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait aturan tersebut melalui pendamping PKH.

Solusi dari permasalahan tersebut, kata Ahmad Yani, Dinas Sosial kota Bekasi akan segera mendata dan mengklopkan data antara bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan laporan yang diberikan ke Dinsos kota Bekasi.

Sebelumnya (4/2) anggota komisi VIII DPR RI asal Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke kantor kecamatan Jatiasih, kota Bekasi dalam rangka untuk memastikan pembagian kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program Kemensos RI tahun 2021 tepat sasaran. (Denis)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Puluhan Organisasi Wartawan Solid, HPN Bekasi Raya 2026 Siap Digelar di GCC

18 April 2026 - 18:37 WIB

Protes Status Tersangka Tukang Ojek Akibat Jalan Berlubang, F-Speed Pandeglang Tuntut Keadilan

24 Februari 2026 - 16:21 WIB

Kelola 77 Persen Sampah, Banyumas Siap Jadi Percontohan Nasional

4 Februari 2026 - 07:29 WIB

947 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Kota Bekasi di BKN Jakarta

6 Mei 2025 - 08:42 WIB

Pemkot Bekasi Bekukan Sementara Worldcoin dan World ID Buntut Pemindaian Retina

5 Mei 2025 - 10:12 WIB

Wali Kota Bekasi Tegaskan Aparatur bukan hanya Administrator tapi juga Eksekutor

21 April 2025 - 12:06 WIB

Trending di Berita Terbaru