Selasa, Agustus 3, 2021
Beranda Nasional Pengamat: Harusnya Objek Pajak Baru tak Menyasar Rakyat Kecil

Pengamat: Harusnya Objek Pajak Baru tak Menyasar Rakyat Kecil

Pemerintah Indonesia berencana untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau  (CTH) pada tahun depan. Namun, lebih ingin melakukan penyesuaian terhadap harga jual eceran (HJE) produk hasil tembakau atau rokok.
Pertimbangan utama pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok adalah karena angka kenaikan yang berlaku pada saat ini sudah cukup tinggi, yakni sebesar 12,5 persen dan HJE naik hingga 35 persen. Ini berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/ PMK. 04/2019.

Sembako kena PPN

Bersamaan dengan itu, Pemerintah berencana untuk mengenakan PPN terhadap sembako. Rencana  tersebut yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU Perpajakan).
Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diterima Asumsi.co ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPn barang kebutuhan pokok ini.
Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen.

Pendidikan kena PPN

Selain sembako, pemerintah juga akan mengenakan PPn terhadap jasa pendidikan. Dalam draft revisi yang diterima, sektor pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN.

Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN bila revisi UU KUP disahkan. Padahal jasa pendidikan sebelumnya tidak dikenai PPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN. Ini artinya  Jika RUU KUP disahkan oleh pemerintah,  secara otomatis, biaya sekolah dari jenjang SMA sampai perguruan tinggi, akan semakin mahal.

Pajak Buat Konglomerat Naik 5%

Mirisnya, dalam draft UU KUP, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana hanya menaikkan 5 % dari sebelumnya 30%.
Ia menekankan perubahan tarif PPh OP  ini hanya berlaku bagi konglomerat  dengan penghasilan bulanan Rp 5 miliar ke atas.

“Untuk high wealth individual itu kenaikan tidak terlalu besar, dari 30% ke 35%, dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun,” ujarnya saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/5/2021).

Pajak Mobil Baru 0%

Di samping itu, Pemerintah baru memperpanjang Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen untuk mobil berkapasitas 1.500 cc sampai Agustus 2021.

Artinya, insentif PPnBM 0 Persen berlanjut yang semula berakhir Mei
“(Diperpanjang) sampai Agustus 2021. Setelah itu kembali tappering,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir Kompas.com.

Aturan itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021. Dengan aturan itu, pemerintah memangkas PPnBM mobil baru hingga akhir 2021 ini dengan tarif yang turun berjenjang selama tiga bulanan.

Perluas Objek Pajak Selain Tembakau

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa pertimbangan pemerintah tidak menaikkan cukai rokok karena pada tahun 2020 sudah meninggikan tarif cukai sebesar 12,5 persen dan HJE naik hingga 35 persen. Ini berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/ PMK. 04/2019.

Ditambah lagi, kata Bhima, dampak dari cukai tersebut, peredaran rokok ilegal meningkat selama tahun 2020.
“Ada kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9% di sepanjang tahun 2020,” katanya saat dihubungi Asumsi.co.
Bhima menambahkan implikasi dari kenaikan cukai rokok juga harus diwaspadai salah satunya meningkatnya peredaran rokok ilegal atau tanpa pita cukai.

Ditambah lagi, Bhima menilai pemerintah harus memperluas cukai selain barang utama yaitu rokok, alkohol dan etil alkohol.

“Pemerintah juga bisa memperluas objek cukainya. Indonesia merupakan salah satunya negara yang objek cukainya sangat sedikit. Di negara lain, bisa 10 jenis cukai atau lebih. Contohnya minuman berpemanis karena merusak kesehatan,” kata Lulusan dari Universitas Gajah Mada ini.

Di samping cukai dari minuman berpemanis, cukai dalam rangka menangani emisi karbon.
“Harusnya untuk mobil tidak diberikan PPNbm 0 persen, tapi dikenakan cukai emisi. Jadi cukainya ditarik dari kendaraan yang tidak ramah lingkungan, sehingga uangnya bisa digunakan untuk insentif mobil terbarukan atau listrik yang ramah lingkungan,” katanya.
Ia mempertanyakan mengapa sampai saat ini kita terfokus hanya tiga barang yang dikenakan cukai.

“Ini sebetulnya proses cukup lama di DPR. Ketika pemerintah ingin reformasi pajak dan cukai, harapannya cukup dengan peraturan pemerintah saja bisa memperluas objek barang kena cukai atau dengan mengganti undang-undang. Itu saya setuju artinya perluasan objek cukai,” katanya.

Ia menekankan agar pemerintah tidak menyasar pajak ke sembako, pendidikan dan kesehatan, karena itu kontradiksi dan itu harus jadi pertimbangan pemerintah. Ia memberi solusi agar pemerintah menaikan cukai tembakau secara bertahap tiap tahunnya.

“Jadi jangan beda satu tahun kenaikan tinggi, lalu rendah, dan tetap. Mungkin, harusnya ada roadmap  untuk kenaikan harga cukai tembakau secara bertahap termasuk juga pada simplifikasi sistem cukai tembakau,” katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah dengan kenaikan harga cukai, konsumsi rokok akan berkurang signfikan atau inelastis.
“Bila cukai tinggi tapi peredarannya tidak dikendalikan, sama saja. Itu mungkin harus jadi pertimbangan sama memperluas objek cukai lainnya. Karena kita debatnya kalau nggak alkohol, rokok gitu,” katanya.

Padahal di negara lain, kata Dia, kayak freon dan permen dikenakan cukai.
“Ini sengaja dilakukan agar anak-anak kecil tidak ketagihan permen. Jadi kita harusnya punya perangkat itu, tidak bergantung beberapa objek. Walaupun, satu dua objek harus diperhatikan, karena tujuan cukai itu bukan hanya penerimaan negara melainkan mengendalikan konsumsinya,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok.

“Alasannya adalah kesehatan, tapi harusnya bila dinaikkan, kenaikannya tidak sebesar tahun lalu,” katanya.
 Namun, bila tidak ada kenaikan, kata Dia, ini mungkin salah satu sikap pemerintah terkait apa penerimaan pajak yang akan dikejar.

“Kalau alasannya petani tembakau atau kita bisa mengatakan tenaga kerja di sektor rokok. Kalau kita lihat ada beberapa kenaikan tersebut sebetulnya tidak berpengaruh pada perusahaan tersebut. Memang harus digarisbawahi, kalau cukai rokok tidak dinaikkan ini menjadi pertanyaan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah bisa menaikkan cukai tembakau dengan rumusan yang ada sebelumnya dan tidak perlu double digit.  Bukan  pada produk lain seperti pajak sembako, pendidikan dan rumah sakit swasta.

“Menurut saya ini tidak adil. Salah satunya, kita bisa melihat ketidakadilan pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada konsumen mobil di saat masyarakat masih punya beban cukup besar, saya lihat itu tidak tepat dan etis. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.

Kalau di saat sekarang, ia mengerti pemerintah punya kendala terhadap penerimaan negara.

“Kita lihat target pajak yang di luar ekspektasi,” terangnya.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan mengambil pajak baru terhadap masyarakat bawah.

“Jangan sampai objek pajak baru ini dikenakan kepada masyarakat bawah, walaupun saya mengerti kebijakan pemerintah ini,” katanya.

Apabila memang dilakukan, kata Dia, itu bentuk cerminan ketidakadilan dari regulasi yang ada. “Harusnya di era pandemi, ini tidak dilakukan. Kita bisa berkaca kepada beberapa negara mulai mencari objek pajak baru seperti pajak karbon, cukai minuman manis, saya rasa perlu dilihat kembali harusnya objek pajak baru tidak menyasar ke masyarakat kecil,” tandasnya. (Ilham)
 
 
 

RELATED ARTICLES

Most Popular