fbpx

Heri Koswara: Ini Plus Minus Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi

BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKS, Heri Koswara mengatakan pengalihan pengelolaan SMA/SMK masih mengalami berbagai kendala hingga saat ini, ada plus dan minus, ada sisi positif dan negatifnya. Kendati demikian, ia menilai jika penerapan Undang-undang terkait ini bisa berjalan semestinya, maka mutu pendidikan di Jawa Barat bisa merata.

Heri Koswara menyoroti sisi positif dan negatif dari peralihan kewenangan tersebut. Pertama, dari sisi positifnya, tujuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi ini adalah pemerataan kualitas pendidikan.

“Namun di sisi lain kita lihat kemajuan pendidikan hanya terlihat di kota-kota besar, sementara yang lain masih terbelakang,” kata Heri Koswara Jumat (4/9/2020) saat melakukan siaran langsung Dialog Interaktif Swara Jawa Barat via Radio Dakta.

Kedua, sisi positifnya, kata Heri pengalihan pengelolaan ini membantu percepatan Wajar Dikdas 12 tahun. Sehingga kota dan kabupaten seprovinsi Jawa Barar bisa lebih fokus mengelola SD dan SMP.

“Ketiga, dinas provinsi punya ruang yang cukup untuk melakukan pengawasan. Pemprov memiliki ruang luas untuk mengawasi dan memperbaiki,” imbuhnya.

Keempat, mutasi guru akan lebih mudah sehingga SDM yang bagus tidak menumpuk di salah satu kota saja.

Sementara dari sisi negatifnya, kata aleg dapil kota Bekasi dan Depok, pertama SMA dan SMK kehilangan akses mendapatkan subsidi. Kedua, kurang memadainya akses mendapat pelayanan karena jarak yang jauh.

Untuk poin kedua terkait pelayanan, Heri mengatakan sudah ada 13 kantor cabang dinas pendidikan (KCD) di setiap kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat sehingga bisa memudahkan pelayanan sekolah SMA/SMK. Hanya, Heri menyayangkan karena kondisi beberapa KCD masih jauh dari memadai. Selain karena bangunan sewaan, beberapa KCD juga nampaknya belum layak huni.

Heri menegaskan, berbagai persoalan yang ada terkait pengalihan pengelolaan SMA/SMK ini tak bisa dimungkiri, oleh karena itu dirinya mengaku sempat gelisah saat MK memutuskan menolak uji materi Undang-undang ini. Akan tetapi, masalah yang ada, kata Heri harus diterima sebagai tantangan. Ia berharap, segera setelah serangkaian evaluasi, semua pihak terkait segera menemukan solusi. (*)

%d blogger menyukai ini: