BEKASIMEDIA.COM – Kegiatan Penyerahan Kartu Perdana Belajar Jarak Jauh oleh Telkomsel kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi berlangsung di halaman SMK Binakarya Mandiri 2 Bekasi, Selasa (1/9/2020).
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly menyatakan, Kartu Perdana & Kuota 10 GB untuk 31.449 siswa dan 2.976 guru siap dibagikan.
“Daftar yang akan dibagi ini untuk tahap I. Bagi yang belum menyusul tahap II,” kata Ayung kepada Bekasimedia.
Di tempat yang sama, Manajer Mass Market Regional Eastern Telkomsel, Dini Wahyuni menyatakan acara ini untuk mendukung program pemerintah memfasilitasi pelajar melalui kemudahan memperoleh kuota internet. “Karena sekarang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akhirnya kita secara serentak membagikan kartu perdana secara gratis kepada para siswa melalui sekolah tanpa berbayar. Ada pengisian kuota 5 ribu untuk 11 GB. Apalagi sekarang ada registrasi untuk men-support program pemerintah memberikan kuota gratis. Data ini yang akan dipakai Dapodik,” kata Dini saat ditemui bekasimedia seusai acara.
Dini menambahkan, sebanyak 237.000 kartu gratis dibagikan ke sekolah-sekolah di bawah naungan BMPS di kota Bekasi pada tahap satu. “Nanti ada program lanjutan yang pasti kita berharap melalui Telkomsel apapun yang jadi kebutuhan terutama PJJ terealisasi, sesuai dan lurus dengan program pemerintah,” ucapnya.
Support internet ini berlaku untuk guru dan siswa mendapatkan akses ke platform pembelajaran online seperti Jenius, Quipper, Rumbel, bahkan aplikasi semacam Zoom Conference, Google Meet dan lain-lain.
“Karena kan banyak keluhan soal kuota, kita fasilitasi kuota belajar. Akhirnya kami ciptakan satu kartu untuk belajar saja. Next-nya untuk kemudahan, kita berikan renewal 5 ribu untuk 11 Giga. 1 giga kuota All net. 500 MB untuk chat atau sosmed. Sisanya kuota belajar,” jelas Dini.
Telkomsel, selaku penyelenggara, kata Dini harus bertanggung jawab penuh kepada siswa, agar generasi penerus ini bisa belajar efektif tanpa kendala. Membantu para pelajar agar mudah belajar jarak jauh serta memudahkan para orangtua agar tidak merasa berat membeli kuota internet.
Dini menegaskan, tidak menutup kemungkinan jika provider lain akan melakukan hal yang sama karena pemerintah memberikan bantuan ke sekolah bisa melalui provider manapun.
“Tidak menutup kemungkinan karena di Indonesia provider bukan hanya Telkomsel. pemerintah nanti memberi bantuan ke sekolah tidak melihat provider. Itu dikembalikan kembali ke pihak sekolah. kita tidak diskriminasi harus ke Telkomsel. Tapi kita membantu ke merekanya saja biar memudahkan, agar orangtua tidak merasa berat,” pungkas Dini. (denis)
