BEKASIMEDIA.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di kabupaten Bekasi tahun 2020 masih belum jelas akibat Pandemi Covid-19.
Hal ini mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh.
“Soal Pilkades masih ditunda, pertama memang aturan saat Pandemi Covid 19 sedang ketat. Saat ini ada peningkatan jumlah orang yang terkena,” ujar Mohamad Nuh kepada bekasimedia.com, Jumat (7/8/2020).
M. Nuh melanjutkan, hal ini terjadi karena Kabupaten Bekasi adalah bagian dari Jawa Barat. Jika Provinsi Jawa Barat mengetatkan peraturan, maka Kabupaten Bekasi juga sama.
“Jika Pilkades dipaksakan dengan metode seperti biasanya, dikhawatirkan menjadi cluster baru dan berbiaya tinggi,” jelas Nuh.
Namun demikian, kata Nuh, Bupati Bekasi perlu diimbau agar memikirkan terobosan tatacara Pilkades sesuai protokoler Covid. “Saya pikir perlu ada duduk bersama, bagaimana terobosannya. Mudah-mudahan untuk kabupaten Bekasi di level desa bisa ditemukan model Pilkades yang sesuai protokol covid. Bentuknya tentunya hasil pembahasan tersebut,” lanjutnya.
Paling tidak, kata Nuh, keresahan yang dirasakan peserta Pilkades hendaknya direspons positif oleh Bupati dan jajarannya. Agar mencari terobosan perizinan serta tatacara Pilkades tersebut.
Selama ini gelaran pemilihan kepala desa dilakukan di satu tempat, dimana ribuan warga dari satu desa datang ke tempat yang sama. Oleh karena itu, Nuh mengusulkan ada metode lain yang lebih aman.
“Perdusun misalnya! hasil yang paling mumpuni sesuai dengan kondisi lapangan,” tukasnya. ***
