fbpx

Pendekar Banten Desak DPR Batalkan RUU-HIP dan Tolak Komunisme

BEKASIMEDIA.COM – Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia Korda 1 DKI Jakarta, Bekasi dan Karawang hari ini, Kamis, (2/7/2020) mendeklarasikan pernyataan sikap atas penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang mendapat reaksi keras dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta masyarakat.

Bertempat di Graha Hartika, Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, kota Bekasi, Ketua Koordinator Daerah 1 yang meliputi DKI Jakarta, Bekasi dan Karawang, Tubagus Hendra Suherman menyatakan bahwa Pancasila adalah harga mati dan sebagai falsafah hidup bangsa indonesia.

“Pendekar Banten ini didirikan oleh para Ulama dan pejuang, motonya saja bela diri, bela bangsa, bela negara, artinya NKRI harga mati dan Pancasila sudah final sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, ideologi kita adalah Pancasila,” ujarnya saat memberikan sambutan.

“Dalam pertemuan kita kali ini apa yang kita niatkan, apa yang kita perjuangkan mudah mudahan Allah Swt menjawab apa yang kita perjuangkan ini dan suara kita didengar agar RUU HIP segera dicabut,” sambungnya.

Berikut Pernyataan Sikap Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia Korda 1 DKI Jakarta, Bekasi dan Karawang.

Kami persatuan pendekar persilatan seni budaya Banten Indonesia dengan ini menyatakan sikap:

1. Menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila karena dianggap melemahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

2. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republika Indonesia (DPR-RI) untuk mencabut serta membatalkan RUU-HIP serta meminta kepada presiden Republik Indonesia untuk menolak dan tidak mengesahkan RUU-HIP untuk menjadi Undang-Undang

3. Menolak paham komunisme, marxisme, leninisme dan tetap menjunjung tinggi Tap MPR Nomor 25 MPRS 1966

4. Bagi pendekar Banten Pancasila sudah final, NKRI harga mati, dan kami pendekar Banten siap mempertahankannya

5. Mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia nomor putusan 1240/DP/MUI/VII/2020

6. Mendukung keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI sekaligus pengawal Pancasila

%d blogger menyukai ini: