BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Ahmad Ushtuchri menyatakan rasa keberatan terkait adanya keputusan gubernur tentang protokol kesehatan pesantren. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pondok Pesantren dinilai memberatkan apalagi dengan adanya sanksi.
“Sebenarnya ini adalah saat-saat yang kita tunggu soal teknis protokol kesehatan ketika membuka pesantren. Namun demikian saya rasa ada yang aneh, tentang semangat menghargai para ulama dan santri di mana pesantren justru diminta memenuhi itu semua dengan segala keterbatasannya. Kalau tidak memenuhi akan diberi sanksi,” kata Ushtuchri, Ahad (14/6/2020).
Ushtuchri menyatakan pesantren bukan mal atau tempat usaha yang bisa dikendalikan dengan sanksi, apalagi dikendalikan dari kacamata sanksi finansial. “Pesantren itu sebuah lembaga yang harus disuppport karena telah memberi sumbangsih bagi bangsa dan negara. Apalagi kita tahu pesantren jadi tumpuan kalangan menengah bawah yang haus ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Banyak anak yatim, duafa yang disubsidi oleh pihak pesantren,” jelasnya.
Anggota komisi 1 DPRD kota Bekasi ini juga berharap kemandirian para peserta didik/santri menempuh pendidikan ini diapresiasi oleh pemerintah. “Seharusnya pemerintah memfasilitasi pemenuhan protokol kesehatan. Karena santri ini tumpuan harapan bangsa. Jangan sampai kita lost generation gara-gara covid,” ujarnya.
Oleh karena itu dirinya mendesak Pemkot segera membuat surat edaran tentang protokol kesehatan pesantren lebih detail dan difasilitasi persyaratan protokol kesehatan dan pendidikannya. “Percuma kita menggaungkan new normal malah akhirnya tidak menyelamatkan generasi,” ungkapnya.
Jangan sampai, kata Ushtuchri, New Normal hanya mampu menyelamatkan pemenuhan ekonomi serta ego pribadi atau golongan semata. Ia menilai, lembaga pendidikan terutama pendidikan agama adalah bagian penting agar Ideologi dan generasi bangsa terselamatkan. (denis)
