BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Ushtuchri menyatakan Pemkot Bekasi harus hati-hati dengan keputusan menerapkan “New Normal”. Ia menilai, Kota Bekasi masih perlu menerapkan PSBB.
“Pemkot perlu mengukur variabel penting yang tentu saja merupakan gambaran kurva seperti yang digambarkan para ilmuwan bahwa apakah betul pandemi ini sudah betul-betul dikendalikan seperti di negara lain? Apakah Pandemi ini sudah sampai puncaknya? Kita contoh Spanyol dan Italia saja masih sangat hati-hati menerapkan New Normal. Inggris saja belum bisa tentukan liga premier. Sementara Jerman sudah perbaikan. Kita tahu Jerman dengan rated kematian terendah, sudah terbukti mampu mengendalikan dan support system kesehatan di sana baik,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (26/5/2020).
Ushtuchri menyatakan setiap kebijakan selama masa pandemi ini harus dievaluasi secara mendalam. Termasuk kebijakan New Normal.
“Soalnya Bekasi ini bukan daerah terisolir. 60 persen warganya adalah pekerja ke DKI Jakarta. Rasanya tidak mungkin ambil keputusan tanpa melihat keadaan di sekitarnya, Jabar, Bodebek, termasuk Tangerang,” imbuhnya.
Ushtuchri menegaskan, perlu dipahami terlebih dahulu parameternya sehingga penerapan “New Normal” pantas untuk diterapkan di situasi sekarang ini.
“New Normal sendiri kan protokolnya belum secara khusus disepakati. Saya kira
momen lebaran ini, fenomena mudik dan salat Id ini kita evaluasi jangan sampai terjadi kluster baru. seperti yang di Perumnas 1 itu perlu ditelusuri. Itu dulu yang di-clearkan ke masyarakat. baru kita bicara langkah-langkah selanjutnya,” kata anggota DPRD Kota Bekasi.
Ia berharap pemerintah daerah tidak gegabah mengambil keputusan sehingga penerapan PSBB selama ini tidak sia-sia.
“Saya harap gugus tugas covid19 bisa lebih bijak dan matang menentukan. Memang ada pertukaran aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Tapi sejauh mana permasalahan kesehatan ini bisa kita atasi. Sekali lagi saya belum yakin kita bisa terapkan new normal. Kita bisa terapkan pelonggaran.
karena fakta di lapangan, pelanggaran masih ada. Saya sepakat kalau putusan wali kota memperpanjang PSBB hingga 6 Juni, tapi kita lihat dua pekan ke depan seperti apa apa sudah bisa dikendalikan. kalau untuk hari ini kita belum bisa menentukan karena simpang siurnya data dan banyak yang harus dikonfirmasi,” pungkasnya. (denis)
