BEKASIMEDIA.COM – Hujan ekstrem yang mengguyur Kota Bekasi sejak Januari hingga awal Februari 2026 tak hanya meninggalkan genangan air, tetapi juga “kawah-kawah mini” di berbagai ruas jalan. Data yang beredar menyebut sekitar 50 persen infrastruktur jalan di Kota Patriot mengalami kerusakan berat. Kondisi ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan, tetapi juga telah memakan korban jiwa.
Di kota dengan lalu lintas yang sudah cukup padat, lubang jalan kini menjelma seperti jebakan tak kasat mata—muncul tiba-tiba, cukup dalam, dan menguji refleks pengendara. Jika tidak sigap, risiko kecelakaan mengintai.
Situasi tersebut memantik reaksi keras dari DPRD Kota Bekasi. Komisi II mendesak pemerintah kota segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar respons musiman.
Ketua Komisi II, Latu Har Hari, menilai persoalan jalan berlubang tidak bisa lagi ditangani dengan pola reaktif. Ia secara terbuka mengkritik efektivitas tim “Si Tambal” dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi.
Menurutnya, metode tambal sulam yang selama ini diterapkan cenderung menggunakan material berkualitas rendah. Dampaknya, perbaikan hanya bertahan singkat. Beberapa pekan setelah diperbaiki, lubang kembali muncul saat hujan deras turun.
“Kalau bahan yang digunakan kualitasnya tidak baik, perbaikan hanya bertahan sebentar. Setelah diguyur hujan, rusak lagi. Ini bukan solusi jangka panjang,” tegas Latu.
Secara teknis, kerusakan berulang bukan hal mengejutkan. Kombinasi beban kendaraan berat, genangan air akibat drainase yang buruk, serta pondasi jalan yang tidak optimal menjadi faktor utama munculnya lubang-lubang baru. Jika penanganannya hanya bersifat kosmetik, yang diperbaiki hanyalah permukaan, bukan akar persoalan.
Sorotan juga mengarah pada tata kelola anggaran. Pada 2025, penyerapan anggaran infrastruktur disebut mencapai 90 persen. Di atas kertas, angka tersebut terlihat impresif. Namun di lapangan, jalan rusak masih mendominasi. Pertanyaannya, jika serapan anggaran sudah tinggi, mengapa kualitas belum terasa?
Sisa anggaran yang tak terserap dinilai berdampak pada tertundanya pekerjaan prioritas. DPRD mendesak agar proses tender anggaran murni 2026 segera dilakukan pada Februari, sehingga proyek fisik tidak lagi tersendat persoalan administratif.
“Kami minta ada pemetaan strategis. Jangan sampai keterlambatan lelang membuat pekerjaan mundur lagi. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga penting untuk ruas jalan yang bukan kewenangan kota,” ujar Latu.
Persoalan semakin kompleks karena tidak semua jalan di Bekasi berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sejumlah ruas yang rusak parah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pusat. Namun bagi masyarakat, lubang jalan tetaplah ancaman, tanpa memandang struktur birokrasi.
Di sinilah koordinasi lintas instansi diuji. DPRD menilai komunikasi antarlevel pemerintahan kerap tersendat di meja administrasi, sementara warga menuntut solusi cepat.
Latu menegaskan, pemerintah kota tidak boleh sekadar menunggu proses panjang penyerapan anggaran.
“Masyarakat tidak bisa diminta bersabar begitu saja tanpa tindakan nyata. Harus ada tindakan darurat, tapi kualitas pekerjaannya juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Transparansi jadwal perbaikan dinilai penting agar warga mengetahui kapan solusi benar-benar direalisasikan. Kepastian informasi bukan hanya soal pelayanan publik, tetapi juga soal keselamatan.
Di tengah lambannya respons struktural, muncul aksi swadaya dari sejumlah anak muda yang memperbaiki jalan berlubang dengan dana pribadi. Aksi ini viral dan menuai simpati luas.
Fenomena tersebut lebih dari sekadar konten media sosial. Ia menjadi alarm bahwa publik menginginkan respons cepat, nyata, dan permanen. Ketika warga mulai mengambil alih fungsi dasar pemerintah, ada yang perlu dievaluasi secara serius.
DPRD mendorong agar Wali Kota Bekasi merangkul inisiatif tersebut sebagai bentuk partisipasi warga, sekaligus memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai standar teknis—bukan sekadar menutup lubang untuk dokumentasi sesaat.
Komisi II menegaskan akan terus mengevaluasi pengerjaan infrastruktur 2026 bersama Dinas BMSDA dan Disperkimtan. Fokusnya adalah kualitas, ketahanan terhadap cuaca ekstrem, serta pembenahan sistem drainase.
Pada akhirnya, jalan yang baik bukan sekadar hamparan aspal, melainkan cermin tata kelola pemerintahan. Jalan yang aman dan nyaman adalah hak warga, bukan bonus musiman setelah hujan reda.
Bekasi kini berada di persimpangan: mempertahankan tradisi tambal sulam yang cepat rusak, atau beralih pada solusi permanen berbasis standar teknis dan perencanaan matang. Jika 50 persen jalan sudah rusak, mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya aspalnya, tetapi juga pola pengelolaan infrastrukturnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)
