BEKASIMEDIA.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU Kesehatan) menghapus ketentuan soal mandatory spending kesehatan. Menurut dokter, epidemiolog, dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, dr Dicky Budiman, Indonesia mengalami kemunduran karena telah menghapus mandatory spending kesehatan.
“Mandatory spending kesehatan merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Dengan menghapusnya jelas ini kita mengalami kemunduran, bukan kemajuan ya. Kita bahkan memasuki era di mana anggaran besar, sayangnya respons pemerintah bahkan mengalami kemunduran,” katanya, Minggu (9/7/2023).
dia menambahkan, Badan Kehatan Dunia (WHO) menyarankan supaya setidaknya ada alokasi yang minimal di antara negara berkembang atau negara maju sebesar 5 sampai 10% dari total anggaran untuk kesehatan.
“Itu WHO seperti itu dan itu atas beragam kajian itu. Jadi kalau Indonesia ini tidak mematok ya, artinya selain mengalami kemunduran itu mengundang masalah ya artinya komitmennya juga menjadi melemah dalam pembangunan kesehatan apa pun alasannya,” katanya.
Menurutnya hanya negara dengan keterbatasan fiskal, keterbatasan pembangunan saja yang tidak mematok.
“Jadi kita secara tidak langsung menempatkan posisi sebagai negara yang tidak berkomitmen kuat dan secara anggaran tidak kuat. Dampaknya lebih banyak negatifnya. Jadinya tidak ada keharusan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran padahal kebijakan global dan saya sebagai peneliti global security, saya pernah di pemerintahan dan mengurusi anggaran kesehatan. Ini namanya pembangunan kesehatan harusnya ada di semua kebijakan, itu yang disebut health in policy. Ini yang akhirnya berkurang bahkan melemah,” katanya.
Menurutnya dengan dihapusnya Mandatory Spending Kesehatan akan berdampak pada program-program kebijakan kesehatan.
“Program-program tidak lagi ada kecukupan dana. Di tengah ancaman makin besar, jadi kita dengan kebijakan ini tidak berbasis science, tidak berbasis data kita akan mengalami, mungkin tidak pada rezim ini, mungkin generasi selanjutnya. Itulah sejarah sudah membuktikan dampaknya oleh generasi mendatang. Dampak positifnya, anggaran hanya fleksibel karena keterbatasan anggaran,” katanya.
