BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Gerindra, Puspa Yani menyatakan Dinas Sosial harus bertanggungjawab terkait kasus ananda Fadil balita 4 tahun yang menderita gizi buruk yang ditemukan di kelurahan Jatiwarna, Pondokmelati.
“Dinsos harus bertanggungjawab kemudian juga RT/RW nya harus ditanyakan kenapa bisa luput dari perhatian, di mana salahnya, di mana kurangnya,” ujarnya kepada bekasimedia.com Rabu (28/9/2022).
Anggota Dewan asal Dapil 5 Pondokmelati ini mempertanyakan masih adanya warga miskin yang terlewatkan dalam pemantauan di lapangan saat Pemkot Bekasi sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan bahaya stunting dan gizi buruk yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
“Terkait dengan stunting yang ditemukan di daerah Pondokmelati sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Ibu kota DKI Jakarta masih bisa ditemukan ada anak yang notabene kekurangan gizi,” tambahnya.
Menurutnya, hal ini menjadi pertanyaan karena di kota Bekasi sendiri sedang gencar melakukan pencermatan turun memperhatikan dan mendata keluarga-keluarga miskin dan sosialisasi stunting.
“Bahkan Dinas Sosial juga sudah turun ke lapangan, kenapa kok masih bisa terlewati? ada warga yang menderita gizi buruk baru ketahuan. Berarti kan ada yang tidak beres,” ungkapnya.
Pada rapat dengan Dinas Sosial beberapa waktu lalu, dirinya juga sudah mempertanyakan pemutakhiran data terkait dengan PKH, penerima BLT untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, karena kami khawatir jangan sampai terlewatkan
“Saya khawatir masyarakat terlewatkan kemudian masyarakat yang menerima asas manfaat itu orangnya itu-itu juga, padahal jauh lebih mampu dibandingkan orang yang berhak untuk menerimanya,” katanya.
Kata Puspa mungkin ini kelalaian semua pihak, terutama pemerintah kota. Artinya, kata dia semua yang terkait harus bertanggungjawab. Mengapa hal ini bisa terjadi?
“Sangat disayangkan ketika masih ada masyarakat yang belum melek terhadap Kesehatan. Pemerintah perlu mensosialisasikan bahwa untuk masyarakat tidak mampu bisa berobat gratis di Puskesmas dan RSUD. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya Rumah Sakit,” ujarnya.
“Terkait kasus yang ramai, kita perlu sama-sama melihat masalah dan peduli sesama terutama Pemerintah setempat agar mampu dan cepat memberikan solusi terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di Kota Bekasi,” pungkasnya.(Denis)
