BEKASIMEDIA.COM -Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, hari ini menyelenggarakan perayaan puncak bertajuk “Kolaborasi Satu Dekade: Aksi Kolektif Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti.” Acara berkonsep partisipatif hibrida tersebut menandai berakhirnya kiprah program dalam sektor pengetahuan di Indonesia. Sejak dimulai pada Mei 2013, KSI bekerja sama dengan 4 kementerian dan lembaga (K/L), 16 lembaga riset kebijakan, 11 mitra strategis, dan 5 mitra internasional dalam upaya peningkatan kualitas riset sebagai basis perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Bappenas dan KSI selama sepuluh tahun terakhir. Mengembangkan sektor pengetahuan yang unggul merupakan proses yang berkesinambungan dan harus berkelanjutan. Kami percaya, transformasi ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan inovasi,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam menyampaikan pidato kunci mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Program KSI berlangsung dalam dua fase. Pada Fase 1 (2013–2017), KSI membantu lembaga riset kebijakan nonpemerintah maupun pemerintah untuk memperkuat kapasitas riset dan manajemen organisasi. Pada Fase 2 (2017–2022), KSI memperluas asistensi agar mencakup dimensi perumusan kebijakan yang lebih holistik, termasuk dalam menyusun platform manajemen pengetahuan dan menyampaikan data dan analisis secara lebih terbuka kepada publik. Hal ini diejawantahkan, misalnya melalui Indonesia Development Forum (IDF), Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).
Rayakan Pencapaian Bersama
Pada kemitraan selama satu dekade antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tersebut, KSI mendorong penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik dan inklusif. Beberapa pencapaian penting yang diraih dari kemitraan ini, termasuk peningkatan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan, kolaborasi penelitian, pendanaan dan tata kelola penelitian, serta keterlibatan publik dalam debat kebijakan. Selain itu, dukungan KSI terhadap peran analis kebijakan juga mengarah pada pelembagaan analis kebijakan sebagai perantara pengetahuan dalam ekosistem pengetahuan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
KSI juga bekerja sama dengan media untuk menggunakan jangkauan mereka sebagai perantara pengetahuan untuk mempromosikan pentingnya ekosistem pengetahuan dan inovasi secara aktif. Seiring waktu, kesadaran publik terhadap kebutuhan penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan meningkat, terutama didorong oleh semakin banyaknya kegiatan diskursus publik dan pemberitaan di media massa.
Sejalan dengan gagasan untuk menyampaikan pengetahuan secara terbuka kepada publik, kolaborasi antara Bappenas dan KSI menjadikan IDF sebagai wadah diskusi tingkat tinggi yang mendorong terjadinya pertukaran pikiran di antara para aktor pengetahuan. Gelaran pertama IDF pada 2017 menarik 1.400 peserta, dan tahun berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi 1.800 peserta. Sementara itu, pada tahun ketiga, peserta melonjak menjadi 3.100 orang. Data ini menunjukkan, sudah munculnya kesadaran dari berbagai masyarakat terhadap pentingnya perumusan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.
Dalam hal kolaborasi dan manajemen pengetahuan, dukungan KSI untuk KRISNA telah memainkan peran utama dalam menyelaraskan proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Dukungan manajemen pengetahuan ini lebih lanjut dikembangkan melalui integrasi sistem manajemen pengetahuan di seluruh unit dan direktorat Bappenas.
Lebih lanjut, dukungan KSI untuk reformasi regulasi pengadaan telah mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini berarti adanya pilihan lebih baik bagi pemerintah dalam melakukan pengadaan penelitian melalui universitas dan think tank, serta akses yang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil (termasuk lembaga penelitian) terhadap dana hibah publik. Pengadaan melalui Swakelola Tipe III yang diatur pada Perpres No. 16 Tahun 2018 memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan layanan, termasuk penelitian, dari mitra nonpemerintah dengan jumlah yang terus bertambah. Selain itu, dikembangkan juga LinkLSM.id, sebuah platform basis data daring untuk menghubungkan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang penelitian.
Rayakan Pencapaian Bersama
Pada kemitraan selama satu dekade antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tersebut, KSI mendorong penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik dan inklusif. Beberapa pencapaian penting yang diraih dari kemitraan ini, termasuk peningkatan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan, kolaborasi penelitian, pendanaan dan tata kelola penelitian, serta keterlibatan publik dalam debat kebijakan. Selain itu, dukungan KSI terhadap peran analis kebijakan juga mengarah pada pelembagaan analis kebijakan sebagai perantara pengetahuan dalam ekosistem pengetahuan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
KSI juga bekerja sama dengan media untuk menggunakan jangkauan mereka sebagai perantara pengetahuan untuk mempromosikan pentingnya ekosistem pengetahuan dan inovasi secara aktif. Seiring waktu, kesadaran publik terhadap kebutuhan penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan meningkat, terutama didorong oleh semakin banyaknya kegiatan diskursus publik dan pemberitaan di media massa.
Sejalan dengan gagasan untuk menyampaikan pengetahuan secara terbuka kepada publik, kolaborasi antara Bappenas dan KSI menjadikan IDF sebagai wadah diskusi tingkat tinggi yang mendorong terjadinya pertukaran pikiran di antara para aktor pengetahuan. Gelaran pertama IDF pada 2017 menarik 1.400 peserta, dan tahun berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi 1.800 peserta. Sementara itu, pada tahun ketiga, peserta melonjak menjadi 3.100 orang. Data ini menunjukkan, sudah munculnya kesadaran dari berbagai masyarakat terhadap pentingnya perumusan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.
Dalam hal kolaborasi dan manajemen pengetahuan, dukungan KSI untuk KRISNA telah memainkan peran utama dalam menyelaraskan proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Dukungan manajemen pengetahuan ini lebih lanjut dikembangkan melalui integrasi sistem manajemen pengetahuan di seluruh unit dan direktorat Bappenas.
Lebih lanjut, dukungan KSI untuk reformasi regulasi pengadaan telah mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini berarti adanya pilihan lebih baik bagi pemerintah dalam melakukan pengadaan penelitian melalui universitas dan think tank, serta akses yang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil (termasuk lembaga penelitian) terhadap dana hibah publik. Pengadaan melalui Swakelola Tipe III yang diatur pada Perpres No. 16 Tahun 2018 memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan layanan, termasuk penelitian, dari mitra nonpemerintah dengan jumlah yang terus bertambah. Selain itu, dikembangkan juga LinkLSM.id, sebuah platform basis data daring untuk menghubungkan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang penelitian.
Rayakan Pencapaian Bersama
Pada kemitraan selama satu dekade antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tersebut, KSI mendorong penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik dan inklusif. Beberapa pencapaian penting yang diraih dari kemitraan ini, termasuk peningkatan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan, kolaborasi penelitian, pendanaan dan tata kelola penelitian, serta keterlibatan publik dalam debat kebijakan. Selain itu, dukungan KSI terhadap peran analis kebijakan juga mengarah pada pelembagaan analis kebijakan sebagai perantara pengetahuan dalam ekosistem pengetahuan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
KSI juga bekerja sama dengan media untuk menggunakan jangkauan mereka sebagai perantara pengetahuan untuk mempromosikan pentingnya ekosistem pengetahuan dan inovasi secara aktif. Seiring waktu, kesadaran publik terhadap kebutuhan penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan meningkat, terutama didorong oleh semakin banyaknya kegiatan diskursus publik dan pemberitaan di media massa.
Sejalan dengan gagasan untuk menyampaikan pengetahuan secara terbuka kepada publik, kolaborasi antara Bappenas dan KSI menjadikan IDF sebagai wadah diskusi tingkat tinggi yang mendorong terjadinya pertukaran pikiran di antara para aktor pengetahuan. Gelaran pertama IDF pada 2017 menarik 1.400 peserta, dan tahun berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi 1.800 peserta. Sementara itu, pada tahun ketiga, peserta melonjak menjadi 3.100 orang. Data ini menunjukkan, sudah munculnya kesadaran dari berbagai masyarakat terhadap pentingnya perumusan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.
Dalam hal kolaborasi dan manajemen pengetahuan, dukungan KSI untuk KRISNA telah memainkan peran utama dalam menyelaraskan proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Dukungan manajemen pengetahuan ini lebih lanjut dikembangkan melalui integrasi sistem manajemen pengetahuan di seluruh unit dan direktorat Bappenas.
Lebih lanjut, dukungan KSI untuk reformasi regulasi pengadaan telah mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini berarti adanya pilihan lebih baik bagi pemerintah dalam melakukan pengadaan penelitian melalui universitas dan think tank, serta akses yang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil (termasuk lembaga penelitian) terhadap dana hibah publik. Pengadaan melalui Swakelola Tipe III yang diatur pada Perpres No. 16 Tahun 2018 memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan layanan, termasuk penelitian, dari mitra nonpemerintah dengan jumlah yang terus bertambah. Selain itu, dikembangkan juga LinkLSM.id, sebuah platform basis data daring untuk menghubungkan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang penelitian.
Selain itu, kemitraan KSI dengan lembaga penelitian kebijakan Indonesia telah membantu mereka dalam memainkan peran kunci di sistem pengetahuan Indonesia dengan meningkatkan kualitas penelitian, pengaruh/perubahan kebijakan, dan menjadi lebih berkelanjutan secara finansial.
Di tingkat subnasional, kemitraan KSI dengan pemerintah daerah telah menghasilkan “siklus pengetahuan-ke-kebijakan” lokal yang didanai melalui sumber daya pemerintah daerah dan mencakup penetapan agenda kebijakan dan kolaborasi penelitian. Siklus ini dapat direplikasi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik di tingkat lokal.
Membangun sektor pengetahuan kelas dunia adalah proses yang berkelanjutan. Menutup acara, Minister Counselor Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia, Kirsten Bishop mengatakan, “Sebagai tetangga tepercaya dan mitra lama, Australia akan terus mendukung Indonesia memperkuat sektor pengetahuan dan pembangunan institusinya untuk berkontribusi pada solusi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif yang membantu mengatasi tantangan pembangunan Indonesia.”
