BEKASIMEDIA.COM – DPRD Provinsi Jawa Barat menanggapi wacana tiga gubernur dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dalam upaya melakukan langkah langkah strategis bersama menangani bencana banjir yang terintegrasi. Menurut wakil ketua DPRD, hal ini telah lama diwacanakan.
“Ya itu kan konsepnya sudah lama disampaikan agar konsep pembangunan terpadu dari hulu sampai hilir dan yang sekarang sifatnya Badan Kordinasi Antar Daerah. Dan dulu juga pak Sutiyoso (gubernur DKI-red) pernah mengungkapkan usulan megapolitan, bagaimana perencanaan wilayah mulai dari hulu hingga hilir dikelola secara terpadu karena menyangkut kawasan strategis,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat kepada bekasimedia.com, Selasa (7/1/2020) saat mengunjungi lokasi banjir di Jatiasih Kota Bekasi.
Wakil Ketua DPRD Jabar mengusulkan perlu ada kebijakan kelembagaan setingkat menteri yang menangani wilayah Jabodetabekjur. “Jadi bukan hanya badan kongko-kongko kordinasi yang sifatnya ngopi-ngopi biasa tapi memang perlu adanya lembaga setingkat menteri untuk menangani konsep pembangunan kewilayahan dari hulu sampai hilir,” sambungnya.
“Sehingga disana melekat program dan anggaran APBN yang anggarannya juga akan lebih menggigit, kata Ru’yat yang pernah menjadi Wakil Walikota Bogor.
Sementara itu, terkait dokumen rencana kontijensi bencana banjir, BPBD Provinsi Jawa Barat ternyata belum memiliki rencana kontijensinya, hal tersebu, kata Ru’yat akan menjadi bahan evaluasi bersama.
“Tentu seharusnya sudah diantisipasi dan disiapkan. Peristiwa ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Bagi DPRD juga menjadi evaluasi agar kebijakan antisipasi penanggulangan bencana dengan kebijakan anggaran juga harus signifikan. Demikian pula pemerintah provinsi Jawa Barat, pusat dan kabupaten/kota ini menjadi evaluasi bersama dan mari kita bergotongroyong menangani persoalan secara bersama sama,” pungkasnya. (denis)
