BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto asal Fraksi Partai Gerindra mencermati kondisi belakangan ini gerakan warga yang terus berdemonstrasi ke gedung DPRD serta menyalahkan wakil rakyat. Politisi perempuan senior Partai Gerindra ini meminta semua pihak agar menahan diri serta duduk bareng untuk mencari solusi terbaik bagi pelayanan kesehatan bagi warga kota Bekasi.
Murfati berharap Pemerintah kota Bekasi selaku eksekutif yang menjalankan kebijakan program Kartu Sehat berbasis NIK dan Dewan sebagai legislatif yang merumuskan Peraturan Daerah tentang layanan kesehatan KS agar bersama membangun iklim komunikasi serta duduk bersama membahas kebijakan yang diambil bersama.
“Sebaiknya eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai solusi kongkrit untuk pengganti KS NIK yang tidak menyalahi peraturan Mendagri dan double account,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Rabu (18/12/2019) pagi.
Menurut Murfati, pemerintah kota Bekasi harus memberikan kepastian layanan kesehatan dasar bagi warganya, juga untuk menjamin kesehatan bagi kaum miskin dan papa karena mereka itulah yang sangat layak diberikan jaminan layanan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengumumkan Surat Edaran Nomer 440/7991/Dinkes tertanggal 29 November 2019 terkait penghentian layanan KS NIK pada awal Januari 2020. Sebaiknya, kata dia, pemerintah kota Bekasi memikirkan dahulu apa solusi pengganti KS NIK untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau untuk warga ekonomi menengah dipastikan mereka masih punya kartu BPJS, apalagi warga yang kaya sudah memiliki kartu jaminan yang lebih kuat lagi yaitu asuransi swasta.
Nah yang perlu diperhatikan tinggal bagaimana untuk warga yang penghasilan dibawah Rp5 juta perbulan ini,” pungkasnya. (denis)
