BEKASIMEDIA.COM – Kepala Seksi Operasi Badan SAR Nasional (Basarnas) DKI Jakarta, Made Oka menyatakan Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana Gempa Bumi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Bekasi dilakukan sebagai upaya untuk memetakan seluruh kekuatan stakeholder yang ada lalu membuat mekanisme tindakan menangani dan mengkoordinasikan seluruh unsur apabila bencana itu benar terjadi.
“Renkon BPBD itu diatur dalam BNPB peraturannya. Meyakinkan setiap kontijensi bencana di setiap wilayah di petakan apa saja dan setiap pemerintah kota/kabupaten, setelah di petakan lalu membuat bagaimana cara bertindak penanganan mengkordinasikan seluruh unsur yang ada diwilayahnya apabila terjadi bencana sebagai panduan dan acuan bahwa itu dijadikan pedoman dalam bagaimana menangani bencana,” ujarnya ditengah tengah acara Workshop berlangsung, Jum’at (29/11/2019)
“Karena tugas BNPB itu dari mitigasi kesiapsiagaannya, kemudian tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Saya membantu pemerintah daerah dimanapun diwilayah kerja kantor SAR Jakarta khusunya di tanggap darurat, karena respon cepat itu adanya di tanggap darurat,” sambungnya.
Sehingga diharapkan seluruh stakeholder tanggap darurat bahu membahu membantu menyelesaikan tanggap darurat tersebut. “Renkon banjir kan sudah dibuat, jadi sudah ada pedoman untuk renkon banjir jika terjadi bencana banjir, siapa berbuat apa, adapun hari ini yang kita bahas adalah Renkon gempa bumi. Kalau misalnya pemicunya adalah Selat Sunda ataupun Baribis itu bahwa kota Bekasi terdampak,” terangnya.
Pun seperti kabupaten Bekasi, kemudian juga DKI Jakarta. Kemungkinan besar misalnya terdampak seluruh wilayah Jadebotabek, yang harus merespons cepat adalah wilayahnya masing masing.
“Misalnya kota Bekasi Banjir saja yang banjir pasti satuan samping kan membantu. Tapi kalau ini adalah gempa maka dibuat renkon gempa dan pemicunya adalah Baribis atau Selat Sunda yang berdampak besar terhadap wilayah kota Bekasi. Mau tidak mau kota Bekasi menyiapkan untuk rencana kontijensinya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami bencana direspon dengan cepat. Bisa memulihkan (recovery) kondisi bencana tersebut,” katanya.
Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk antisipasi awal pemerintah kota Bekasi melalui BPBD dari awal mensinergikan siapa berbuat apa, struktur komandonya seperti apa, bagaimana menghitung cepat jumlah korban, bila terjadi gempa apa yang harus disiapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jadi sejak awal sudah dapat dianalisis dan dimasukkan ke dalam SOP, agar suatu saat terjadi gempa semua sudah siap. “Termasuk kami dari Basarnas mendukung penuh untuk tanggap daruratnya. Outputnya berupa dokumen yang disepakati masing masing stakeholder,” tukasnya. (denis)
