BEKASIMEDIA.COM -Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI kembali membuat kebijakan yang dinilai melukai rakyat mayoritas di negeri ini.
Mayoritas rakyat Indonesia adalah penganut beragama Islam. Namun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mencabut label halal untuk barang impor.
Hal ini sangat disesalkan oleh anggota DPR RI, drh. Slamet. Ia menyatakan pemerintah terkesan rasis terhadap rakyatnya sendiri.
“Hal ini adalah kebijakan yang rasis dan intoleran dari pemerintah kepada rakyatnya,” katanya.
Ia menyesalkan karena selama ini pemerintah rajim mendengung-dengungkan sikap toleran, tetapi kebijakan yang digulirkan justru tidak toleran kepada mayoritas rakyatnya.
“Oleh karenanya Permendag baru ini wajib di cabut dan direvisi kembali,” ujarnya lagi.
Di samping melukai rakyat, politisi PKS ini menilai kebijakan ini juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU no.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Juga bertentangan dengan PP no.31/2019 tentang Jaminan Produk Halal. Juga bertentangan dengan PP no.69/1999 tentang label halal.
Dilansir Tempo.co, baru-baru ini pemerintah menerbitkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Aturan ini merevisi Permendag 59 Tahun 2016. Dalam aturan itu, impor produk hewan tak lagi diwajibkan mencantumkan label halal sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Permendag 59 Tahun 2016.
(dns)
