BEKASIMEDIA.COM – Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta kader pendamping posyandu, organisasi masyarakat berada di bawah naungan dinas sosial dan juga di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemsos). Di Kota Bekasi sendiri para kader pendamping masyarakat ini bertugas membantu kinerja petugas di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sementara PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) adalah warga yang dengan kesadaran, tanggung jawab sosial dan didorong rasa kebersamaan kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
Dan Kader Pendamping Posyandu (PKP) sendiri merupakan perpanjangan tangan petugas kesehatan di masyarakat.
Sayangnya, kabar tak sedap kembali santer terdengar dari para kader pendamping posyandu, PKH dan PSM. Sejak awal tahun 2019, mereka mengaku gaji tak kunjung turun. Padahal janji kampanye salah satu paslon saat itu salah satunya adalah menaikkan gaji para kader pendamping masyarakat ini.
“Padahal tahun lalu masih lancar sebelum hiruk pikuk Pilkada. PSM juga belum dibayarkan dari Januari s.d. Agustus ini yang seharusnya 1 juta perbulan, PKH 1 juta dan kader pendamping posyandu 400 ribu perbulan,” kata salah seorang kader PSM kota Bekasi yang enggan disebutkan namanya, Rabu (20/8/2019).
Ia juga mengaku, sempat mendengar keluhan seputar gaji RT dan RW yang juga belum kunjung turun.
Di kota Bekasi sendiri, jumlah kader PSM ada sekitar 122 orang, sementara pendamping PKH kurang dari 100 orang.
Untuk satu posyandu sendiri dibutuhkan 10 orang anggota kader pendamping. Di mana dalam satu kelurahan ada kurang lebih 30 posyandu dan 10 orang kader pendamping masyarakat.
“Belom lagi Kader BKL, BKR, BKB
mereka juga belum turun honornya 400 ribu per bulan, ” ujar kader lainnya asal Kotabaru yang juga enggan disebut namanya.
“Kota Baru ada 38 posyandu. Tiap posyandu ada 10 kader. Harusnya
Honor 400 ribu bulan. Tahun -tahun kemarin dibayar 12 bulan, Tahun ini katanya 11 bulan,” sambungnya.
Tapi ia menyatakan honor pos KB yang berjumlah 200 ribu lancar.
Dengan banyaknya kader pendamping masyarakat di kota Bekasi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya, kedua ibu ini berharap, janji manis kampanye seputar honor pendamping masyarakat bisa segera terealisasi. (anr/eas)
