BEKASIMEDIA.COM – Rencana penurunan baliho Prabowo-Sandi di Gerbang Duta Harapan, Bekasi Utara mendapat penolakan dari sejumlah warga.
Perwakilan Persatuan Alumni 212 Bekasi Raya, Ismail Ibrahim yang berada di lokasi menyatakan pihaknya mempertahankan keberadaan baliho itu karena wajar, perolehan suara Prabowo Sandi di Kota Bekasi ungguli petahana.
Selain itu, di wilayah lain juga ditemukan klaim kemenangan serupa Paslon nomor urut 1 padahal sama-sama belum ada keputusan akhir dari KPU RI.
“Kita pertahankan karena itu baliho kita. Secara di Bekasi Prabowo Sandi menang. Yang masang juga relawan.
Alasan penurunan, karena belum ada keputusan resmi dari KPU.
Kalau memang ada dasar hukumnya, apa dasar hukumnya?” Kata Ismail Ibrahim saat dihubungi, Senin (6/5/2019).
Akhirnya sesuai kesepakatan bersama antara relawan, pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi, baliho tersebut tidak diturunkan.
“Bahkan bahasanya haram dicopot,” kata Ismail.
Sementara itu, terkait upaya penurunan baliho Prabowo-Sandi di Duta Harapan, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto menyatakan ada regulasi terkait itu.
Ia menjelaskan terkait pemasangan baliho atau banner dan aktivitas lain yang menyatakan, serta menetapkan dirinya sebagai presidan dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dalam pelaksanaan pemilu 2019 harus mengingat beberapa peraturan KPU. Antara lain:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih tepatnya bulan Juni akhir 2019 dan undang-undang No 7 tahun 2017 pasal 411 penetapan hasil pemilu ayat 3 KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilu anggota DPRD prov dan DPRD kab/Kota.
Pasal 413 ayat 1 KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional perolehan suara pasangam calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk DPD paling lama 35 hari setelah hari pemungutan suara.
“Atas dasar itu kami Bawaslu Kota Bekasi mengimbau kepada seluruh peserta pemilu tidak melakukan aktivitas yang menyatakan dan menetapkan dirinya sebelum pengumuman KPU, guna menjadi iklim kondusif hingga keputusan resmi dari KPU RI keluar,” tukasnya. (Dns)
