BEKASIMEDIA.COM – Bupati nonaktif Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam persidangan kasus suap Meikarta, Senin (14/1/2019).
Neneng dengan gamblang menyebut nama politisi PDIP tersebut memintanya membantu proses perizinan Meikarta. Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi di pengadilan Tipikor Bandung.
Neneng mengaku bahwa ia mendapat telepon dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Neneng diminta untuk datang ke ruang kerja Soni di Jakarta.
Saat berada di ruangan itu, Neneng menyebut Soni menerima telepn dari seseorang. Kemudian Neneng tahu yang menelepon adalah Tjahjo Kumolo saat telepon itu diserahkan kepadanya dan ia mendengar langsung suara di ujung telepon.
“Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke Pak Sumarsono, berbicara sebentar. Kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu’,” kata Neneng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/2019).
Neneng yang bersaksi untuk terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro cs langsung mengiyakan permintaan Mendagri. Namun, harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kemudian saya sampaikan, ‘baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Selain Neneng, ada empat saksi lainnya yang dihadirkan ke persidangan diantaranya E Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemkab Bekasi; Bartholomeus Toto; Edi Dwi Soesanto dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta.
Persidangan juga mengungkap aliran suap Meikarta ke anggota DPRD Pemkab Bekasi. Dinas PUPR dan anggota DPRD Bekasi yang difasilitasi jalan-jalan ke Thailand yang diakomodasi Meikarta.
HIngga saat ini sidang masih berlanjut, terkait nama-nama anggota DPRD yang jalan-jalan ke Thailand belum disebutkan para saksi.
(ss)
Foto: Neneng Hasanah Yasin saat masih menjadi Bupati Bekasi definitif
