BEKASIMEDIA.COM – Kartu Sehat Bekasi yang menjadi program andalan Walikota Rahmat Effendi kini nasibnya penuh masalah. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi mengemukakan kepada media bahwa saat ini mereka belum dibayar dan tagihan klaim Jamkesda (Kartu Sehat Bekasi) mencapai 200 milyar rupiah lebih.
“Prinsipnya, ARSSI mendukung Pemkot Bekasi dan pemerintah pusat dalam melayani pasien yang menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sesuai perjanjian kerjasama antara rumah sakit swasta di Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dikarenakan di penghujung tahun 2018 akan tiba habisnya MoU tersebut, maka untuk sementara kami seluruh anggota ARSSI Kota Bekasi bersepakat tidak akan melanjutkan kerjasama di tahun 2019, dengan alasan proses pencairan dana klaim kepada anggota kami belum kami terima,” kata Ketua ARSSI, dr.Irwan Heriyanto,MARS, saat berbincang dengan awak media, Jumat (21/12/2018).
Pihak ARSSI, lanjut Irwan, terpaksa mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama pelayanan Jamkesda. Hal ini telah diputuskan bersama berdasarkan hasil pertemuan ARSSI Kota Bekasi pada 12 Oktober 2018 lalu.
Pasca pertemuan ARSSI itu, pihaknya telah melayangkan surat ke Dinkes Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.
“Sudah kami kirimkan suratnya ke Dinkes dan DPRD Kota Bekasi tertanggal 19 Desember 2018, dengan harapan dapat mencarikan solusi pembayaran kewajiban Pemko Bekasi sekitar Rp200 miliar,” ungkap dr.Irwan.
Jika sampai 31 Desember 2018 mendatang Pemkot Bekasi tidak juga melunasi tagihan Jamkesda atau yang dikenal dengan Kartu Bekasi Sehat, dr.Irwan menyatakan 36 rumah sakit swasta yang tergabung di ARSSI terpaksa tidak lagi melayani pasien Jamkesda dari Pemkot Bekasi.
TETAP LAYANI PASIEN GAWAT DARURAT
Namun demikian, pihaknya tetap akan melayani pasien gawat darurat karena tanggung jawab moral.
“Tetapi, khusus untuk pasien emergensi kami masih punya tanggung jawab moral dan sulit bagi kami untuk menolaknya. Namun, kami juga memiliki resiko beban secara keuangan, di mana pasien tidak saja membutuhkan obat-obatan tapi juga misalnya, fasilitas laboratorium untuk test darah dan sebagainya,” katanya.
Ia mengungkapkan kesulitan rumah sakit saat ini adalah pengadaan obat-obatan yang secara otomatis sistemnya terkunci karena pembayaran dari rumah sakit tertunda.
“Ini salah satu kendala besar yang tengah kami hadapi, permintaan obat-obatan tidak lagi bisa diorder. Sistem otomatis terkunci untuk permintaan maupun order obat karena tagihan dari distributor tidak dapat kami penuhi. Tidak mungkin pasien yang datang tidak diberi obat, tapi rumah sakit sudah tidak memiliki dana lagi untuk menanggulanginya,” katanya.
“Karena pembayaran dari Pemkot belum terealisasi, pihak rumah sakit kesulitan mencari dana hingga keputusan bulat untuk tidak menerima pasien Jamkesda per Januari 2019 terpaksa kami ambil guna mengurangi beban rumah sakit,” pungkasnya. (dns)
