BEKASIMEDIA.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi menghentikan proses penyidikan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukamardji.
Berhentinya proses penyidikan karena syarat materiil pelaporan tidak terpenuhi. Panwaslu menyatakan keptusuan ini akhirnya diambil atas dasar tidak terpenuhinya syarat materil pelaporan, yakni saksi-saksi. Panwaslu menjelaskan para saksi atas dugaan kasus tersebut tidak kunjung datang memenuhi undangan untuk memberi keterangan.
Hal lain yang menjadi pertimbangan Panwaslu adalah batas waktu penanganan pelanggaran yaitu 3 + 2 seperti telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.
“Sejak pemanggilan pertama Sekda pada Sabtu 17 Maret hingga hari ini Kamis 22 Maret, terhitung sudah lima hari proses ini berjalan, jadi waktunya sudah habis, sebagaimana aturan yang ada. Dengan begitu proses penyidikan tidak bisa lagi kita lanjutkan,” ujar Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, Kamis (22/3) saat konferensi pers di kantornya.
Panwaslu sendiri mengaku sudah berusaha menghadirkan para saksi terkait kasus ini dengan mengirim surat dan menghubungi via telepon, akan tetapi para saksi tidak kunjung hadir.
“Kita tidak bisa memaksa saksi untuk hadir, karena tidak boleh ada tekanan,” imbuh Novita.
Panwaslu juga mengaku telah melakukan penelusuran. Sebagai hasilnya, Panwaslu menemukan ada kontradiksi antara laporan yang masuk dengan fakta di lapangan. (rvb)
