BEKASIMEDIA.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi secara tegas melarang kampanye yang menggunakan sarana khusus seperti tempat ibadah dan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Hal ini, menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
“Peraturan berlaku termasuk bagi calon presiden yang akan kampanye di Bekasi menggunakan sarana-sarana tersebut,” terangnya, Kamis (11/10/2018) via telepon selular.
Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h, yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.
Berbeda dengan Bawaslu Kota Bekasi, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menyatakan tidak masalah jika kampanye terkait Pemilu Presiden 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, sebab banyak pemilih pemula di sana yang sudah layak mendapatkan sosialisasi Pemilu, terutama di Sekolah Menengah Atas.
“Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren, punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018) seperti dilansir Kompas.com.
Kendati demikian, Tjahyo menyatakan untuk kampanye di dalam lingkungan lembaga pendidikan dan pesantren, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU dan KPUD setempat, juga tidak melibatkan ASN dan anggaran aset daerah.
Ali Mahyail melanjutkan sekalipun Mendagri membolehkan, Bawaslu Kota Bekasi akan tetap melarang, karena itu sesuai Undang-undang. (dns)
