BEKASIMEDIA.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, R. Ruddy Gandakusumah menindaklanjuti kasus dugaan makar, pembangkangan, ujaran kebencian yang ditujukan kepada dirinya. Bersama tim kuasa hukumnya, Ruddy Gandakusuma melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bekasi ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (30/7/2018).
Melihat polemik ini di Pemerintahan kota Bekasi, Komisi I DPRD Kota Bekasi menyatakan upaya hukum yang Ruddy lakukan wajar.
“Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, kita memahami bahwa setiap tindakan seorang pejabat negara niscaya memiliki akuntabilitas dan konsekuensi hukum, demikian juga dengan Sekda. Dan tindakan atau upaya hukum yang ditempuh PJ Wali Kota dapat dimengerti,” ujar Ketua komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro.
Kendati demikian, dalam aspek pemerintahan, Komisi I DPRD Kota Bekasi tetap meminta peran aktif dari Mendagri, atau melalui Pj Gubernur, KASN, Ombudsman RI maupun Komisi II DPR RI (yang menangani masalah dalam negeri dan pemerintahan daerah).
“Kami meminta pihak-pihak yang bersangkutan dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan kuat adanya gerakan pemboikotan dan pembangkangan terhadap institusi Wali kota Bekasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan mengorbankan kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” imbuhnya.
Mencermati dinamika politik serta rangkaian peristiwa yang mendahuluinya, kata Chairoman maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menggoyang dan mendelegitimasi kewenangan Pj Wali Kota merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Pilkada Kota Bekasi, yaitu tarik menarik antara kebijakan Pj Wali kota untuk menjaga netralitas ASN dengan sikap politik Sekda yang secara terang-terangan justru tidak netral. (dns)
