BEKASIMEDIA.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat, Rully Amirulloh menyatakan pihaknya masih menganalisis permasalahan yang terjadi seputar Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online. Ia melihat, pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun hampir selalu mengalami masalah, tidak ada perubahan berarti.
“Ini kan bicara PPDB SD dan SMP. Prinsipnya sama ya jadi kami coba menganalisa baik itu tingkat SMA/SMK sederajat, SMP dan SD juga.
Kita melihat PPDB itu dari tahun ke tahun sama aja. Semua itu bukan sumber masalah sih tapi sosialisasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) itu belum sampai ke masyarakat. Bagi saya juga tidak mengagetkan ketika jalur zonasi juga carut marut. Sebab dari tahun ke tahun harus direvolusi, misalnya jangan hanya mengaitkan ke negeri, tapi harus swasta juga,” ucapnya saat dihubungi via telepon selular, Sabtu (14/7/2018).
Ia menyatakan jumlah sekolah negeri tidak banyak, sehingga berpengaruh terhadap daya tampung, sementara lulusan SD biasanya memburu sekolah (lanjutan) negeri.
“Kita tahu sekolah negeri lebih sedikit daripada sekolah swasta. Kalau dihitung-hitung, lulusan SD akan lebih banyak dari lulusan SMP apalagi negeri. Oleh karena itu pemerintah harus menghitung secara detail,” tukasnya.
Ombudsman mengusulkan, tahun depan swasta harus diikutsertakan.
“Dari Permendikbud sendiri,
pertama, PPDB swasta harus bareng, jangan lebih dulu swasta. Kedua, beri sosialisasi kepada masyarakat bahwa banyak sekolah swasta yang bagus, sehingga sistem zonasi masih dipakai. Ketiga, ketika calon peserta didik tidak mendapatkan sekolah negeri maka dibiayai Pemda. Itu pastinya dianggarkan. Seperti di beberapa daerah.
Kayak Ganjar Pranowo memastikan bahwa ketika siswa tidak dapat negeri tetap harus sekolah. Sesuai pasal 33 Undang-undang tahun 45 bahwa itu adalah hak masyarakat.
Dan itu jadi tanggung jawab Pemda.
ya menurut saya 3 statemen itu aja yang harus diperhatikan,” jelasnya.
Mengenai sistem online yang dipakai, kata Rully, bagaimanapun teknologi memang memudahkan, hanya, tetap saja memiliki celah kecurangan dan potensi carut marut.
“Apalagi kalau bicara carut marut, dan permainan online. Semua kalau bicara online yang bertanggung jawab adalah Dinas Pendidikan. Karena mereka bertanggungjawab membuat aplikasi dengan menggunakan APBD. jadi kementerian tidak tanggung jawab terhadap carut marut. Kementerian cuma bikin aturan. Jadi kalau Disdik lakukan kesalahan, itu urusan Pemda.
Beda dengan UN. Alangkah bagusnya PPDB disamakan dengan UN, terpusat, biar serentak,” pungkasnya. (dns)
