BEKASIMEDIA.COM – Jaminan Kesehatan Kartu Sehat Bekasi yang saat ini dijalankan Pemkot Bekasi dan menjadi andalan kampanye calon walikota petahana Rahmat Effendi ternyata sudah over budgeting. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari BPJS Kota Bekasi, Dr Erwin saat dialog, “Masa Depan Jaminan Kesehatan Kota Bekasi” yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Peduli Bekasi di Aula Yayasan Bani Saleh, Jl RA Kartini No. 66, Margahayu Bekasi Timur, Senin (5/6/2018).
“Kartu sehat Bekasi itu udah over budgeting. Anggarannya sudah habis,” kata Erwin.
Bahkan ia menyangsikan pelayanan Kartu Sehat Bekasi bisa diteruskan hingga akhir tahun anggaran 2018. “Yang jadi pertanyaan apakah kartu sehat itu akan diteruskan sampai 31 Desember 2018 atau tidak,” katanya.
Seharusnya, menurut Erwin, Pemkot Bekasi fokus pada BPJS. Mendaftarkan warga masyarakat pada BPJS Kesehatan sesuai dengan undang-undang.
“Karena ini telah ditanggung oleh pemerintah. Sekarang kan daftarnya mudah, bisa lewat aplikasi android, Kecamatan dan kelurahan sudah ada orang kami. Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS,”katanya.
Menurutnya di BPJS ada beberapa sistem. Pertama mereka yang daftar dari BPJS karena memang tidak mampu. Kedua, mereka bayar sendiri, ketiga ada yang dilindungi dari pemerintah daerah.
Sayangnya dalam seminar ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati tidak bisa datang. Permasalahan kartu sehat masih dalam tanda tanya. Namun, dari seminar ini dapat disimpulkan seperti yang dikatakan Erwin dari BPJS dan Doni dari Kementerian Kesehatan bahwa Kartu Sehat Bekasi harus diintegrasikan dengan BPJS mengingat secara aturan Undang-undang tidak ada aturan yang mengatur daerah boleh mengelola kesehatan masyarakat di daerahnya.
“Jika kartu sehat tetap dilanjutkan akan menjadi polemik di masyarakat,” pungkas Erwin. (ham/eas)
