Evaluasi Kinerja, DPRD Kejar Tim Pengendalian BUMD Secara Marathon

Bekasimedia – Rapat kerja komisi C DPRD Kota Bekasi dengan BPKAD, bagian Ekbang dan Setda terkait evaluasi kinerja BUMD tentang penyerapan anggaran tahun 2016 berlangsung kemarin, Rabu (8/9).
Anggota komisi C, Ahmad Ushtuchri menerangkan pembahasan masih belum konklusif dan pihaknya masih harus memanggil semua tim pengendali BUMD hasil bentukan Setda, sebagai awal dari upaya evaluasi secara menyeluruh terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD Kota Bekasi rencananya akan kembali memanggil tim pengendali BUMD bentukan Setda tersebut pekan depan setelah lduladha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai hasil sementara pertemuannya kemarin harus ditindaklanjuti, karena komisi C ingin mendapatkan informasi lebih detil hasil kajian dari Setda, Asda 2 dan juga dari Ekbang terutama tim pengendalian BUMD.
Sementara itu rapat kerja sebelumnya yang dihadiri oleh BPKAD, Ushtuchri berkomentar bahwa BPKAD lebih kepada fungsi pencatatan, sedangkan untuk fungsi pengendalian BUMD tetap berada pada Sekda 2 dan Ekbang.
“Kalau BPKAD sesungguhnya lebih kepada fungsi pencatatan, tapi kalau pengendaliannya berada di sekda 2 dan bagian Ekbang,” katanya.
Lebih lanjut Ushtuchri mengatakan, di bagian Ekbang ada program kajian dari BUMD, dan hal itu juga yang masih didalami hasil kajian tersebut. Kajian ini melibatkan konsultan dan lainnya, oleh karena itu komisi C masih terus memanggil secara marathon tim pengendalian BUMD, karena sampai saat ini belum sampai pada konklusifnya.
Menanggapi soal deviden BUMD sejauh ini deviden yang dihasilkan oleh BUMD menurut Ushtuchri masih variatif, beberapa BUMD ada yang rutin menyumbang deviden, ada juga yang belum.
Sementara itu terkait penundaan DAU dari pemerintah pusat, Ushtuchri mengatakan hal itu akan berimplikasi ke APBD Perubahan 2016, hasil konsultasi komisi C kepada Kemenkeu khususnya Dirjen Perimbangan Keuangan Senin (5/9) kemarin menegaskan, “ini adalah penundaan yang akan dibayarkan di tahun 2017, bahkan kalau memungkinkan di akhir tahun akan dibayarkan,” imbuhnya.
APBD 2017, kata dia kalau memang piutang DAU ini dibayarkan, berarti akan ada penambahan DAU untuk Kota Bekasi, sementara itu Eksekutif sudah mengajukan Kupa PPAS 2016 yang di dalamnya tercermin pemotongan anggaran SKPD yang berkaitan atas penundaan DAU tersebut
“pengajuan Kupa PPAS baru kita terima kemarin sore dan akan kita sisir item itemnya kemudian akan diparipurnakan segera nantinya,” imbuhnya.
Menurut Ushtuchri beberapa SKPD mengalami pemotongan versi KUPA PPAS yang diajukan eksekutif, “Intinya kita mendorong pemotongan/penundaan tidak berdampak kepada program program yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (dns)