BEKASIMEDIA.COM – Kualitas udara di Kota Jakarta turun naik, hari ini, Kamis (23/11/2023). Berdasarkan data dari IQAir, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada di angka 168 pada pukul 05.00 WIB. Masih tergolong dalam kategori tidak sehat, tapi cukup baik dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, yang mencapai 185 AQI US1.
Kualitas udara Jakarta sempat menduduki posisi keenam sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Senin pagi (25/9/2023) . Indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 139 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 51 mikrogram per meter kubik.
Polusi udara di Jakarta berasal dari berbagai sumber, seperti kendaraan bermotor, pembakaran sampah, aktivitas industri, dan kebakaran hutan. Polusi udara dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, seperti iritasi mata dan tenggorokan, batuk, kesulitan bernapas, asma, infeksi pernapasan, dan penyakit jantung, serta berdampak negatif terhadap lingkungan dan iklim. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Kantor Berita Radio (KBR) sempat mengundang para ahli, aktivis lingkungan, influencer dan masyarakat dalam sebuah diskusi yang digelar oleh pada Kamis, 16 November 2023.
Optimalkan Penggunaan Transportasi Umum
Salah satu solusi yang disarankan adalah mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan, seperti transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan emisi kendaraan bermotor. Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, bahwa pemerintah dapat memberikan insentif dan fasilitas bagi pengguna transportasi berkelanjutan, seperti subsidi, jalur khusus, parkir gratis, dan lain-lain. Pemerintah juga dapat memberikan disincentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti tarif parkir progresif, uji emisi, dan pajak lingkungan.
“Untuk mendorong perilaku masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi migrasi ke angkutan umum tentunya butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri,” kata Tulus Abadi.
Selain itu, Tulus Abadi juga menyebutkan bahwa ada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengelilingi Jakarta yang menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Ia mengatakan, bahwa pemerintah harus mengatur dan mengawasi aktivitas PLTU tersebut, serta memberikan sanksi bagi yang tidak sesuai dengan standar emisi. Pemerintah juga harus mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan bagi industri, seperti PLTS, biogas, dan biomassa.
“Ternyata PLTU yang ada ini bukan untuk listrik saja, tapi ada untuk industri, dan bukan milik PLN saja, namun ada yang milik swasta. Kita nanti berdiskusi dengan PLN standar PLTU itu seperti apa, dan jika nanti ada yang tidak sesuai aturan, kita meminta agar PLTU nakal diberikan sanksi,” katanya.
Tulus Abadi menegaskan, bahwa penanganan masalah kualitas udara Jakarta ini harus benar-benar dilakukan dengan serius dan melibatkan semua stakeholder. Ia juga menyarankan agar ada intervensi dari pemerintah dalam hal kebijakan, misalnya subsidi kepada bahan bakar yang memiliki emisi rendah.
Emisi yang Tinggi
“Saat inikan lebih Rp 6 triliun untuk subsidi BBM yakni untuk jenis Pertalite. Kita harapkan agar subsidinya kepada bahan bakar lebih baik. Berani tidak ke Pertamax yang tentunya rendah emisi yang bisa mengurangi kualitas udara buruk. Saat ini, pemberian subsid ke BBM dengan emisi yang tinggi, itu salah kaprah. Subsidi itu seharusnya kepada energi bersih, bahkan energi baru terbarukan,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, yang mengusulkan agar bahan bakar berkualitas rendah dan kotor seperti Premium, Pertalite, Solar 48, dan Solar Dexlite dihapus. Ia mengatakan, bahwa keempat bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan teknologi kendaraan yang sudah diadopsi oleh di Indonesia standar EURO II, itu sejak 2007.
“Jadi kita harus mengikuti standar global, karena kita juga bagian dari dunia. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global,” katanya.
Tiyana Brotoadi bidang PPKP DLH DKI Jakarta, menyebutkan bahwa populasi sepeda motor di DKI Jakarta ada 16.519.197 sepeda motor, kemudian jumlah sepeda motor yang sudah melakukan uji emisi 131.729 unit atau baru 0,79%. Kemudian populasi mobil di DKI Jakarta ada 4.111.231 unit. Jumlah yang sudah melakukan uji emisi sebanyak 1.225.247 unit atau baru 29,8%.
Brotoadi mengatakan pelaksanaan uji emisi sebetulnya sudah sejak 2021. Uji emisi pertama di November 2021, ada 190.026 kendaraan. Namun, karena adanya covid dan peraturan pemerintah saat itu, uji emisi ditunda. Hingga baru terealisasi lagi Agustus 2023, dan mengalami peningkatan di September 2023, 186265 kendaraan. Hal ini, karena ada Tilang Uji Emisi dimulai 1 September. Namun, kemudian dihentikan karena banyaknya komplain masyarakat. Namun, meski dihapus DLH DKI tetap mempriotaskan untuk kendaraan yang sudah uji emisi.
Brotoadi menambahkan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lainnya. “Kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi kendaraan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Angkutan Jalan Dishub Jakarta, Ferdinand Ginting mengatakan bahwa salah satu upaya untuk membuat kualitas udara Jakarta bersih adalah dengan mengubah mindset masyarakat. “Jadi kita upayakan batasi kendaraan pribadi dengan tarif parkir tinggi, dan standar emisi kendaraan,” katanya.
Ginting juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan sistem terpadu yang mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan, yaitu Jak Lingko. Jak Lingko merupakan sistem integrasi berbagai moda transportasi publik sekaligus. Ada dua strategi, Pull dan Push. Pull seperti integrasi transportasi publik, layanan dan rute, pengembangan jalur khusus yang steril, integrasi transportasi publik fasiltas pejalan kaki dan sepeda dan pengembangan kawasan TOD. “Sedangkan Push Strategy, penataan parkir, tarif parkir tinggi untuk kendaraan yang belum uji emisi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa saat ini Dishub DKI memprioritaskan penanganan transportasi publik sebagai yang utama.
“Prioritas penanganan transportasi di DKI Jakarta saat ini menempatkan kendaraan pribadi tidak masuk prioritas. Prioritas utama adalah pejalan kaki, angkutan umum, dan ketiga kendaraan ramah lingkungan. Kalau kendaraan pribadi (disinsentif) di paling bawah,” katanya.
Ginting berharap bahwa dengan adanya Jak Lingko, masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang lebih efisien, nyaman, dan aman. “Kita harapkan dengan Jak Lingko ini, masyarakat bisa merasakan manfaatnya, baik dari segi waktu, biaya, maupun kesehatan. Kita juga berharap kualitas udara di Jakarta bisa membaik,” tuturnya.
Sebetulnya apa yang Tulus dan Ahmad katakan sudah dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelumnya. Misalnya, Anies Baswedan telah menyusun tujuh aksi perbaikan kualitas udara di Jakarta, yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Tujuh rencana aksi tersebut adalah:
- Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan.
- Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap, peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal, dan penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara.
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik, baik untuk angkutan umum maupun pribadi, dengan menyediakan fasilitas infrastruktur dan insentif.
- Mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, seperti bahan bakar nabati, gas alam, dan hidrogen, untuk kendaraan bermotor.
- Mendorong penggunaan moda transportasi non-motoris, seperti bersepeda dan berjalan kaki, dengan menyediakan fasilitas infrastruktur dan insentif.
- Mendorong pengembangan kawasan hijau, seperti ruang terbuka hijau, taman kota, hutan kota, dan atap hijau, dengan menyediakan fasilitas infrastruktur dan insentif.
- Mendorong pengendalian emisi dari sumber non-kendaraan bermotor, seperti industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, dan aktivitas rumah tangga, dengan menerapkan standar emisi dan mekanisme pengawasan.
Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, seperti:
- Melakukan peremajaan bus Transjakarta dengan mengganti bus lama yang berbahan bakar solar dengan bus baru yang berbahan bakar gas.
- Melakukan peremajaan angkutan kota (angkot) dengan mengganti angkot lama yang berbahan bakar bensin dengan angkot baru yang berbahan bakar gas.
- Melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi dengan memberikan sanksi administratif dan denda.
Hanya saja memang, perlu sinergi dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan pemerintah pusat. Sebab, pastinya kita tidak mau hanya Jakarta saja yang udaranya bersih tapi juga dengan kota-kota lain.
Transisi Energi Terbarukan
Berbicara tentang kinerja pemerintah pusat untuk menanggulangi masalah kualitas udara, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan, bahwa saat ini upaya dari pemerintah untuk melakukan transisi energi sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Ia menyebutkan, bahwa kemarin sudah diresmikan PLTS terbesar di Asia oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga menyebutkan, bahwa saat ini pemerintah memiliki 56 stasiun monitoring kualitas udara milik KLHK yang dapat mengukur ISPU secara real time.
“Kemarin sudah diresmikan PLTS terbesar di Asia oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini tentunya bukti keseriusan pemerintah untuk mengurangi pencerahan udara,” katanya.
Sigit Reliantoro optimistis bahwa Indonesia sudah berupa memperbaiki sumber pencemaran, sehingga pelan-pelan transisi energi tahun 2050 bisa tercapai. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan polusi udara, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ia mengatakan, bahwa pemerintah telah melakukan kampanye dan penyuluhan tentang polusi udara dan cara mengatasinya kepada masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi melalui perubahan perilaku, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghemat energi, dan tidak membakar sampah.
“Kita harus optimistis, tapi memang harus menyadari, bahwa susah untuk diselesaikan karena banyak tumpang tindih kepentingan, sehingga yang dibutuhkan adalah kerja bersama,” katanya.
Timbulkan Berbagai Macam Penyakit
Plt Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Aris Nurzamzam mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sebetulnya polusi udara atau kualitas udara yang buruk dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah serangan jantung.
“Dampak polusi udara adalah pneumonia, radang tenggorokan, memicu serangan asma, dan iritasi pada mata. Kemudian bahwa meningkatkan resiko penyakit jantung di masa depan, resiko asma, dan menimbulkan gangguan pertumbuhan. Kemudian jangka panjang pada ibu hamil, berat badan bayi rendah, gangguan pertumbuhan paru, dan ini yang menghawatirkan menghasilkan anak-anak yang rentan akan infeksi,” katanya.
Untuk melakukan pencegahan, masyarakat bisa melakukan cara dengan menerapkan apa yang disebut 6M+1S yakni pertama memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website, kedua menggunakan masker, ketiga menghindari sumber polusi dan asap rokok, keempat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, kelima menghubungkan penjernihan udara dalam ruangan, dan keenam segera konsultasi daring/luring dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan.
Pihak Dinkes DKI Jakarta mencatat bahwa saat ini dari 11 juta warga Jakarta, ada peningkatan penyakit Ispa yakni 100 ribuan kasus perbulan. Untuk memastikan warga DKI Jakarta sehat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. “Sekarang ada yang daring dan luring. Kita maksimal pelayanan kesehatan,” katanya.
Selain itu, pihak Dinkes DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu sumber polusi udara. “Kita harus mengubah pola hidup kita, pola transportasi kita. Kita harus beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
Angkutan Umum Lebih Nyaman
Salah satu influencer, Nadhea Ananda Putri mengungkapkan apa yang terjadi belakangan ini, bahwa udara Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Ia melihat biasanya langit Jakarta yang terlihat cerah, kini lebih banyak tertutup kabut asap.
Melihat kondisi udara di Jakarta yang semakin memburuk, ia sampai menggunakan angkutan umum untuk pergi ke kantor. Menurutnya, transportasi umum sekarang lebih nyaman dan aman. Apalagi sudah ada KRL, MRT hingga sekarang LRT.
“Bagi saya angkutan umum lebih nyaman dan murah. Apalagi rumahnya dekat dengan stasiun LRT dan MRT,”katanya.
Sebagai influencer yang punya ratusan ribu pengikut, ia setuju untuk ikut memperbaiki udara Jakarta dengan mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.
“Dengan follower yang banyak, saya yakin bisa mengajak masyarakat untuk berbuat lebih untuk Jakarta ke depan,”katanya.
