BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban Dishub Kota Bekasi Batasi Operasional Kendaraan Besar, Khusus Kendaraan Sumbu Tiga Keatas

Opini · 10 Okt 2023 19:08 WIB ·

Education for All: Menuntut Layanan Pendidikan Berkualitas untuk Orang Miskin


 Education for All: Menuntut Layanan Pendidikan Berkualitas untuk Orang Miskin Perbesar

Dr. Diyah Yuli Sugiarti
Pascasarjana Unisma Bekasi

BEKASIMEDIA.COM – Pendidikan adalah kebutuhan pokok (primer) bagi setiap manusia. Pendidikan akan mengubah kehidupan lebih berkualitas, sementara tanpa pendidikan manusia dapat terjerumus dalam kebodohan yang menyulitkan hidup. Sebagai sebuah kebutuhan maka pendidikan menuntut untuk dipenuhi tanpa diskriminasi. Bukan hanya yang kaya tetapi yang miskin pun memiliki kebutuhan tersebut.

Pendidikan di era kapitalisme, cenderung menjadi komoditi yang diperdagangkan. Biaya pendidikan yang harus ditanggung menjadi mahal harganya. Lembaga Pendidikan identik dengan perusahaan jasa yang lebih berorentasi pada keuntungan/profit. Kebutuhan pendidikan seperti berpihak pada orang yang mampu membayar. Siapa yang mampu maka bisa mendapat pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan untuk semua (education for all) bergeser bukan pada layanan pendidikan untuk dirasakan semua anak usia sekolah, namun menjadi siapapun bisa terjun mengambil layanan Pendidikan sebagai perusahaan jasa yang akan dapat mengeruk keuntungan. Swasta yang terjun dalam Pendidikan, berlomba-lomba untuk menawarkan berbagai kualitas pendidikan yang unggul dengan biaya mahal sehingga akan mendapat keuntungan.

Tentu saja hal ini membentuk kondisi pendidikan yang terjangkau bagi yang memiliki kemampuan finansial, sehingga orang miskin tak akan bisa menyentuhnya. Pergeseran nilai Pendidikan untuk semua bukan untuk Pendidikan setiap anak tanpa diskriminasi, tetapi justru memberi peluang pemilik modal untuk menjual layanan pendidikan demi meraih untung. Persaingan antar Lembaga pendidikanpun semakin tajam, semua berlomba menawarkan kualitas pendidikan unggul dengan harga tinggi.

Pendidikan untuk semua merupakan sebuah konsep yang harusnya tidak hanya menjadi slogan serta memberi pergeseran nilai capital. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap warga negara dan telah dijamin dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penguasa yang menyelenggarakan kehidupan di negeri ini. Maka pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tidak hanya untuk warga negara yang mampu tetapi harus menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat, tak terkecuali untuk orang miskin.

Layanan pendidikan yang akan membentuk sumber daya manusia berdaya saing adalah layanan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi jembatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik, yaitu upaya mengubah kondisi sulit menjadi konsisi yang mudah untuk dijalani. Melalui pendidikan akan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepribadian bagi peserta didik. Sehingga manfaat pendidikan akan mengantarkan masa depan yang cemerlang.
Jika kita memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat pada aspek ekonomi, masyarakat yang tergolong miskin akan mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran, terlebih pada level sekolah tinggi.

Masyarakat memang ingin anak-anaknya memiliki pendidikan yang tinggi dan baik, namun mereka akan berpikir sekian kali untuk mengirim anak-anaknya bersekolah meraih pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Bukan mereka tidak ingin namun memikirkan besarnya biaya.
Tidak heran jika akhirnya tercipta keluarga yang tidak mengedepankan pendidikan untuk anak-anaknya, mereka lebih dibebani oleh bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena anak-anak yang tidak atau putus sekolahpun banyak terlihat di berbagai daerah, tidak sedikit anak-anak pintar tak bisa meneruskan ke jenjang sekolah tinggi. Tentu ini menjadi permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Padahal pendidikan untuk mereka yang miskin sangat diperlukan saat ini mengingat pendidikan dapat mengubah kehidupan yang lebih baik dan memutus kemiskinan.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan telah mengantarkan adanya program wajib belajar, dimana pendidikan gratis telah dilakukan untuk anak usia sekolah. Bila dalam perundang-undangan yang ditanggung pemerintah adalah anak sampai usia 15 tahun, Maka ketika pemerintah memberi sekolah gratis sampai sekolah menengah atas yaitu 19 tahun. Tentu patut dihargai karena telah mencapai di atas standar yang ditetapkan.

Demikian juga upaya pemerintah dalam menghadirkan program perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dimana sekolah formal mendapat penunjang/pelengkap lembaga pendidikan nonformal, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah formal dengan suatu alasan atau terlambat sekolah dapat mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal.

Berbagai upaya telah dilakukan namun mengapa seolah pendidikan untuk semua masih memiliki kendala? Pendidikan pada sekolah-sekolah berkualitas memberikan proses pendidikan dan pembelajaran yang optimal. Namun sistem kapitalisme telah mengakibatkan pendidikan berkualitas m enjadi pendidikan yang mahal harganya. Sedangkan sekolah bagi orang miskin masih tampak sebagai sekolah “apa adanya”. Muhammad Saroni (2013:10) dalam buku “Pedidikan Untuk Orang Miskin” mengatakan sementara itu di sekolah “apa adanya” anak anaknya hanya mendapat “apa adanya” juga. Bila dalam sekolah-sekolah yang berkualitas memberikan proses pendidikan dan pembelajaran yang sebaik baiknya, kondusif dan pencapaian program pendidikan, tetapi di sekolah “apa adanya” sering tidak tercapai, hanya memberikan proses sesuai dengan kemampuannya. Kondisi ini tentu saja menuntut pemerintah untuk melakukan secara bersamaan program perluasan akses tidak akan mendiskriminasikan orang miskin.

Diharapkan melalui pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan, karena pendidikan akan dapat memberikan kompetensi bagi semua peserta didik termasuk orang miskin untuk bisa hidup lebih baik. Berbagai upaya telah ditempuh termasuk upaya memberi kurikulum yang terbaik. Kurikulum adalah sesuatu yang dinamis, karena kurikulum harus mengikuti tuntutan perkembangan dan kemajuan yang ada. Maka kurikulum yang baik adalah yang relevan dengan kebutuhan dalam eranya. Sering kita merasakan pergantian kurikulum yang cepat, Bisa jadi hal ini tuntutan derasnya perubahan yang ada.

Karena itu pemerintah berupaya memberikan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kekinian walau akibatnya memang harus sering berganti kurikulum. Namun tentu saja pergantian kurikulum berdampak pada besarnya anggaran pemerintah, belum lagi seluruh guru dibuat sibuk beradabtasi dengan pergantian kurikulum sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan malah terganggu dengan kurangnya guru memahami kurikulum baru. Belum sampai memahami harus bermula memahami kurikulum terbaru.

Perjalanan pendidikan untuk semua (education for all) memang berfluktuasi. Tidak berjalan mulus, bahkan berproses tak kunjung selesai. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang sistematik untuk meraih tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Agar pendidikan untuk semua ((education for all) dapat terlaksanakan dengan baik Dapat dilakukan fungsi manajemen yaitu perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan/pelaksanaan (actuating) dan pengontrolan (controlling). Perencanaan pendidikan membutuhkan landasan pendidikan dari segala aspek mulai dari falsafah hidup/ideologi, hukum, psikologi, sosiologi, budaya dan lainnya.

Adapun perumusan pendidikan harus melibatkan berbagai pakar pendidikan sehingga mendapat konsep pendidikan yang utuh, menyeluruh, terintegrasi, holistik, sehat, berdaya saing dan memiliki kemampuan berkembang dalam kemajuan. Konsep pendidikan tersebut akan kuat karena memiliki dasar, arah dan tujuan yang jelas, dengan demikian metode pendidikan akan kuat, tidak mudah pudar sekaligus memiliki teknis/cara yang fleksibel sesuai dengan perubahan yang ada. Konsep pendidikan yang kuat (memiliki garis besar haluan pendidikan) akan mengurangi fluktuasi perubahan yang bersifat sponanitas dan dan ini akan meminimalisir biaya yang besar.

Dalam tataran implementasi pemerintah harus berterimakasih dengan swasta yang ambil peran membantu pendidikan. Bagi swasta yang mengacu pada standar nasional pendidikan, haruslah berangkat dari bentuk niat tulus, kepedulian dan partisipasi berperan membantu bidang pendidikan. Bukan untuk menjual pendidikan sehingga mengeruk keuntungan. Pendidikan adalah lembaga yang berhati arif untuk membantu menanggulangi kebodohan masyarakat.

Pendidikan juga merupakan organisasi publik yang tidak berorentasi mengeruk keuntungan. Dalam buku Total Quality Management karya Edward Salis dikatakan agar pendidikan tidak rugi harus diterapkan managemen sebagaimana perusahaan bisnis. Manajemen bisnis perlu ditransformasi dalam pendidikan agar bisa berjalan sesuai harapan. Memang benar. pengelolaan lembaga pendidikan sebagai organisasi publik memerlukan manajemen agar tidak merugi, dia harus menghasilkan keuntungan/profit.
Namun profit yang ada bukan untuk kepentingan pribadi semata tetapi untuk prioritas meningkatkan mutu pendidikan atau mengembangkan pendidikan yang lebih maju. Bukan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Maka pemerintah perlu menekankan kepada swasta yang terjun ke dalam pendidikan adalah bentuk niat tulus, kepedulian dan partisipasi untuk pengabdian kepada masyarakat. Tidak berbisnis murni yang mengakibatkan mahalnya harga pendidikan. Dengan demikian sekalipun pendidikan berkualitas harus berbayar tetapi dengan biaya rendah.

Pendidikan yang baik akan membawa kehidupan yang lebih baik, bahkan dalam jangka panjang akan membentuk peradaban manusia yang baik. Namun dalam perjalanan pendidikan, lagi-lagi tidak mudah berjalan mulus.

Ada orang/kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang bisa memotong arah dan tujuan pendidikan demi kepentingan mereka. Maka agar pendidikan tidak dimanfaatkan oleh orang/kelompok yang punya kepentingan tertentu, pemerintah harus menjadi pengontrol keadilan dalam pendidikan. Pemerintah harus kuat berkomitmen pada peraturan yang telah ditetapkan, dan tegas terhadap orang/kelompok yang memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan mereka.

Karena pendidikan adalah kebutuhan pokok (primer) masyarakat yang sangat penting maka tidak boleh jatuh/dimiliki oleh pihak tertentu dengan kepentingan tertentu.

Pendidikan untuk semua (education for all) memberi kesempatan bagi semua anak termasuk orang miskin. Dalam hal ini saya sependapat dengan Muhammad Saroni bahwa pendidikan diumpamakan bagaikan air yang mengalir.

Pendidikan harus dapat mengalir ke setiap sudut kehidupan tanpa melewatkan secuil pun sudut tertentu. Pendidikan harus dapat menghilangkan rasa haus dan kekeringan yang dialami setiap elemen masyarakat tak terkecuali orang miskin. Air mengalir dari posisi atas turun kebawa, maka pendidikan adalah transfer ilmu dan ketrampilan dari orang mulia yang memberikan ilmu dan ketrampilannya kepada orang yang dibawahnya yaitu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian tujuan mulia Pendidikan untuk semua (education for all) akan dapat segera terwujud.

Artikel ini telah dibaca 106 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

PPDB Antara Intervensi Politik dan Dampak Luas Bagi Kerusakan Moral Bangsa

28 April 2024 - 18:08 WIB

Pendidikan Agama Sebagai Sarana Pengembangan Moral Anak Usia Dini

4 Desember 2023 - 16:50 WIB

Dampak Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Pesisir Terhadap Ekosistem Laut

4 Desember 2023 - 13:04 WIB

Dampak Maraknya Perdagangan Online Terhadap Pedagang Konvensional

2 Desember 2023 - 17:07 WIB

Ambisi Jokowi Ambil Alih Ketum Golkar?

25 Juli 2023 - 22:24 WIB

Semrawut dan Bau, Mengapa Pasar Tradisional Masih Eksis?

18 Juli 2023 - 16:17 WIB

Trending di Opini