Buta Politik Ancam Kualitas Kepala Daerah dan Wakil Rakyat Hasil Pilihan Masyarakat
BEKASIMEDIA.COM – Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Pedro Purnama Kalangi menyatakan melalui kegiatan Sosialisasi Perubahan Dapil Pemilu 2024 terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) pihaknya juga mendorong masyarakat Kota Bekasi agar tidak buta politik dan tidak apatis dengan politik.
“Ikhtiar ini dilakukan agar partisipasi masyarakat meningkat di Pemilu 2024, karena tanpa partisipasi masyarakat kita tidak bisa bayangkan nanti anggota dewan dan pemimpin yang terpilih kurang legitimasinya jika sedikit partisipasi warga Kota Bekasi yang meberikan suaranya pada Pemilu 2024,” ujarnya kepada bekasimedia.com Jum’at (17/3/2023).
Pertama, buta politik bisa di pahami dengan buta banget tentang politik. Kedua, tidak respect-nya masyarakat atas kinerja wakil rakyat yang telah diberikan amanah selama 5 tahun untuk mengurus masyarakat Kota Bekasi.
Pedro menganalogikan event pemilu ini adalah event evaluasi kinerja. Ia mencontohkan seperti halnya di corporate atau perusahaan yang dalam waktu 5 tahun sekali bahkan ada yang 1 tahun sekali dilakukan evaluasi Rapat Umum Pemegang Saham.
“Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah pemilik saham sesungguhnya negara ataupun daerah. Jadi negara ataupun daerah tersebut kitalah yang menentukan pemimpin dan wakil rakyat kita. Kalau mereka bekerja dengan baik menjalankan komitmen dengan janji-janjinya kita akan pilih lagi tentunya, tetapi untuk beberapa kepala daerah yang mungkin tidak menjalankan komitmen janji politiknya kita serahkan ke masyarakat apakah akan dipilih lagi atau tidak,” tegasnya.
Pada dasarnya, lanjut Pedro, pemilik kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah masyarakat, dan masyarakat harus memahami hal ini karena masyarakat yang bisa menentukan siapa yang bisa menjadi pemimpin ataupun wakil rakyatnya.
Lalu bagaimana dengan fenomena atau budaya politik transaksional?
Secara aturan transaksional ataupun money politics memang tidak boleh dilakukan tapi prakteknya di lapangan masih saja sering terjadi dan ini sekaligus bentuk kritik juga kepada masyarakat, katanya.
“Jadi masyarakat yang menginginkan wakil rakyatnya amanah juga bisa ikut menahan diri terlibat dalam money politics karena sudah bisa dipastikan nanti dari hasil pemimpin atau wakil rakyat dengan money politic pasti mereka tidak akan fokus. Fokus mereka adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah mereka keluarkan untuk bisa terpilih dan masyarakat tentu akan dirugikan,” imbuhnya.
Oleh karenanya masyarakat harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan pilihan berdasarkan money politics
Apakah itu artinya masyarakat hari ini masih bisa dijebak dengan praktek praktek money politics?
“Kita kembalikan ke masyarakat ya. Kalau saya punya keyakinan masyarakat Kota Bekasi adalah masyarakat yang rasional (well informed and well educated) terbukti dalam beberapa kali event Pemilu pilihan pilihan mereka sangat beragam, jika memang partai politik ini tidak menjalankan komitmennya tidak akan dipilih lagi,” terangnya.
Menurut saya, ini harus terus di lembagakan apapun partai politik yang akan mereka pilih harus didasarkan pada kinerja mereka 5 tahun terakhir ini. Dan sangsi sosialnya bagi partai politik tersebut di bilik Tempat Pemilihan Suara (TPS) apakah dipilih lagi atau tidak karena tidak ada sangsi yang lebih besar dari partai politik selain tidak dipilih.
KPU Kota Bekasi terus melakukan edukasi baik bagi pemilih pemula, pelajar SMA hingga Akademisi dan KPU sebagai penyelenggara mengembalikan lagi ke masyarakat seperti apa sosok pemimpin atau wakil rakyat yang akan mereka pilih. (Denis)
