BEKASIMEDIA.COM – Fermita Guchany,
Ketua RC Kota Bekasi sekaligus Founder Pusat Informasi Inklusi Rahman Center Bekasi menyatakan bahwa sekolah Inklusi (negeri) di Kota Bekasi semakin minim. Jika sudah tidak ada yang mau menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri, kata Mita dikhawatirkan sekolah Inklusi akan hilang sama sekali alias punah.
“Dari 2017 saya minta data ke dinas pendidikan kota Bekasi, setiap kecamatan ada 1 sekolah inklusi. Di Jatimekar, Jatiwaringin, dan lain-lain di seluruh kecamatan minimal kan memang 1. Tapi
makin ke sini, hanya tersisa 1. SDN Jatimekar 3. Itupun sekarang mereka deklarasi tidak mau menerima ABK lagi,” ujar Mita.
Mita menyatakan, peraturan sekolah inklusi pada kenyataannya sudah ada, hanya, pengawasan pemerintah daerah yang nihil.
“Fondasinya yang penting gurunya menerima. Falsafah saja dulu. Bahwa ABK ini sama dengan anak lain. Berhak bersekolah. Kadang guru kan tahunya SLB. Kadang Kepala sekolahnya mau, gurunya tidak. Itu karena peraturannya ada, pengawasan tidak ada,” kata Mita dalam acara Diskusi Publik Komodo Seri #3 Membangun Kepemimpinan Patriot dengan Tema ‘Bekasi Menuju Ramah Inklusi’ di Balelo Food Garden, Bekasi Timur, Jumat (17/6/2022).
Oleh karena itu ia berharap sosialisasi lebih ditekankan supaya menggugah hati para guru di sekolah negeri untuk lapang dada menerima anak berkebutuhan khusus.
“Sosialisasinya, ya itu menggugah hati. Tapi belum ada, belum terbuka,” tambahnya.
Padahal RC mengaku siap membantu guru-guru di sekolah inklusi saat menerima kuota anak berkebutuhan khusus. Misalnya cara membuat RPP, materi pembelajaran, bantuan profesional yang berkaitan dengan ABK dan lain sebagainya. Akan tetapi, kata Mita, hal tersebut belum dimanfaatkan oleh sekolah negeri dan swasta yang ada.
“Kebijakannya ada, tapi yang mengawasi siapa?” Tegasnya lagi.
Mita menyatakan, inklusi di sekolah negeri berbeda dengan sekolah swasta. Di sekolah swasta disediakan Maksimal 10 persen kuota untuk ABK. Dan itu sampai sekarang masih berjalan.
“SLB negeri tinggal 1 kenyataannya, dan kuotanya terbatas. Selain itu kan ke mana lagi?” Kata Mita
Permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga pendidik untuk ABK. Belum seimbang antara guru yang sudah pensiun dan yang baru masuk.
“Kepala sekolah lain juga butuh tambahan guru di Bekasi sendiri tapi belum ada nih,
Karena sekarang yang ada banyak masih P3K belum tentu diangkat setahun sekali. kalau guru yang sudah pensiun dulu kan bisa setahun sekali. Jadi masih belum seimbang yang keluar dan yang masuk. Kalau punah ya hancur inklusi,” terangnya.
Berbeda dengan Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, diakui Mita sangat mendukung inklusi. Banyak Perda dan Pergub tentang inklusi. Bahkan sedang dibuat SOP untuk manajemen RC.
“Jabar itu menugaskan semua sekolah SLB negeri sebagai pusat dukungan. Artinya Semua sekolah inklusi/ABK itu kalau butuh informasi bisa ke SLB negeri,” ujarnya.
“Komitmen ini sudah lama di Jawa Barat. Dengan Menyekolahkan 60 guru dari SLB atau inklusi untuk S2 di UPI bandung. Sejak 2009, 2010, 2011. Saya angkatan terakhir,” tambahnya.
Sementara di Kota Bekasi, PPDB tahun Sudah lama belum ada kuota untuk jalur ABK lagi.
“Jalur sekarang tidak ada kuota untuk ABK. Saat PPDB jalurnya gak muncul. Itu mungkin yang perlu disosialisasikan bagaimana pemecahan masalahnya,” katanya.
Padahal, kata Mita, adanya sekolah inklusi memiliki manfaat bagi anak-anak lain di sekolah tersebut.
“Kalau inklusi itu kan manfaatnya, ke anak reguler, mereka belajar sosialisasi, empati, kasih sayang justru datang dari anak berkebutuhan.
Sehingga ada temannya yang ‘beda’ mereka biasa saja. Gurunya juga, melatih kesabaran dan lain-lain,” katanya.
Mita mengimbau agar dinas terkait dan semua stakeholders yang ada bisa bersinergi agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan.
“Setiap anak kebutuhannya beda. Tapi artinya setiap anak punya hak yang sama. Itu kan yang dilindungi Undang-undang. Semua disesuaikan dengan kebutuhan,” tukasnya. (Denis)
