Senin, Oktober 25, 2021
Beranda Berita BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tindak Badan Usaha Tidak Patuh

BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tindak Badan Usaha Tidak Patuh

Bekasi, Jamkesnews- Upaya penyelenggaraan dan penegakan kepatuhan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Salah satunya terkait dengan kepatuhan Badan Usaha yang menjadi fokus pencapaian dalam Program JKN-KIS. Dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan kerja sama dengan stakeholder lain, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilaksanakan pada Rabu (08/09).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Mega Yudha Ratna Putra mengatakan bahwa sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan melaporkan pemberi kerja yang tidak patuh terhadap kewajibannya kepada instansi yang berwenang. Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kejaksaan mempunyai kewenangan dan kewajiban menyelamatkan uang negara yang seharusnya dibayarkan oleh badan usaha yang menunggak iuran jaminan kesehatan.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang selama ini sudah terjalin. Memasuki tahun kedelapan Program JKN-KIS ini maka fungsi kepatuhan harus diperkuat karena masih ada beberapa badan usaha yang belum patuh,” jelasnya.
Mega berharap dengan adanya penandatanganan kerja sama ini maka penegakan kepatuhan badan usaha dapat terlaksana dengan baik. Di dalam ruang lingkup kerja sama ini ada mengenai Surat Kuasa Khusus (SKK). Dengan SKK tersebut, BPJS Kesehatan bisa memberikan data kepada Kejaksaan berisi daftar badan usaha yang sudah dilakukan pemeriksaan namun masih belum melakukan kewajibannya.

“Besar harapan kami dengan adanya perjanjian kerja sama ini memberikan dampak yang baik bagi semua pihak, sehingga sinergi ini dapat berjalan maksimal. Ada 3 poin yang menjadi fokus pemeriksaan yaitu badan usaha yang sudah mendaftar namun belum mendaftarkan keseluruhan pekerjanya ke Program JKN-KIS, badan usaha yang melaporkan gaji tidak sesuai keadaan sebenarnya, dan badan usaha yang tidak membayar iuran,” jelasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Laksmi Indriyah R serta para Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Laksmi mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kota Bekasi telah mempercayai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk bersama-sama mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Pencapaian dari implementasi kerja sama ini juga diharapkan semakin meningkat dan semakin baik terhadap Program JKN-KIS dan juga terhadap masyarakat Kota Bekasi.

“Program JKN-KIS merupakan program nasional yang harus disukseskan bersama. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi penindakan badan usaha yang tidak patuh, pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, pemberian pertimbangan hukum baik legal opinion atau legal assistance, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan,” katanya. (VM/pm).

RELATED ARTICLES

Most Popular