BEKASIMEDIA.COM – Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid di sebuah kafe di bilangan Pekayon, Bekasi Selatan akhir Mei lalu mendadak viral lantaran dianggap bebas sidak dan kebal hukum. Hal ini berdasarkan video yang dibagikan pegiat media sosial bernama @adngrk . Dalam video tersebut, para pengunjung terlihat sedang asyik joged diiringi musik DJ (Live DJ) tanpa menerapkan Prokes ketat.
Akun @adngrk alias Adam Deni sempat menyebut bahwa kemungkinan kafe bernama Omma Restaurant ini kebal hukum dan luput dari sidak karena diduga milik anggota keluarga Wali Kota Bekasi. Padahal di tanggal yang sama, kata Deni ada satu event, satu kafe dan satu warkop disegel Satgas. Adam sendiri mengaku mendapat berbagai laporan tentang pelanggaran prokes di Omma Restaurant tersebut dari berbagai Direct Message (DM) Instagram yang diterimanya dari masyarakat.
Setelah ramai diperbincangkan warganet, Sabtu malam (5/6/2021) Satgas Penanganan COVID-19 BNPB akhirnya melakukan sidak dengan mendatangi Omma Restaurant menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Prokes covid-19.
Hal ini pun akhirnya mendapat perhatian beberapa pihak termasuk ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara. Ia menyatakan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat terutama tempat hiburan malam di masa covid-19 sejak tahun lalu hingga tahun ini sebetulnya tidak banyak berubah. Terutama terkait penerapan Protokol Kesehatan. Belum lagi hingga kini jumlah kasus Covid-19 masih fluktuatif, tidak hilang sama sekali.
“Kita barangkali hanya bisa melihat secara global bahwa terjadi penurunan kasus dengan tingkat kematian rendah. Hanya, jika kita lihat laporan per 6 Juni saja, saya pribadi sempat mendapat informasi versi beberapa Rumah Sakit di Jawa Barat seperti di Bandung, Garut, Cianjur, dan Kota Bekasi, masih cukup tinggi angka atau jumlah pasien Covid yang dirawat, jadi bukannya tidak ada kasus,” kata Heri Senin (7/6/2021).
Hal tersebut kata Heri sepatutnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya agar lebih mengoptimalkan kembali aturan atau kebijakan di masa Covid tahun kedua ini seperti sosialisasi yang pernah digaungkan wali kota Rahmat Effendi tahun lalu kepada para pemilik tempat makan juga tempat hiburan.
“Jangan tebang pilih. Semua tempat yang melanggar Prokes harus diberi sanksi,” katanya.
“Karena meskipun sudah berlangsung program vaksinasi, tetap yang paling baik tentu mencegah naiknya jumlah kasus dengan cara menerapkan Prokes ketat saat berkegiatan di luar rumah. Di tempat hiburan malam, apalagi, karena khawatirnya malah tidak banyak terdeteksi petugas. Kita justru harus berterima kasih kepada masyarakat atau warganet yang melaporkan karena jadi bagian dari upaya pencegahan bersama,” pungkasnya. (Dea)
