Minggu, Juni 13, 2021
Beranda Opini Menyoal Kolaborasi BUMD Dengan Investor , Bisakah Memulihkan Ekonomi?

Menyoal Kolaborasi BUMD Dengan Investor , Bisakah Memulihkan Ekonomi?

Menyoal Kolaborasi BUMD Dengan Investor , Bisakah Memulihkan Ekonomi?

Menyoal Kolaborasi BUMD Dengan Investor , Bisakah Memulihkan Ekonomi? BEKASIMEDIA.COM |

Oleh : Lilis Suryani

Tidak bisa dipungkiri, Pandemi virus Corona telah melemahkan perekonomian provinsi Jawa barat. Bahkan bisa dikatakan ada pada titik yang mengkhawatirkan. Berbagai upaya pun dilakukan untuk kembali memulihkan perekonomian. Sesuai dengan Visi Pemprov Jabar yaitu untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi yang nantinya menjadi landasan setiap kebijakan Pemprov. Begitupun kaitannya dengan ekonomi, akan selaras dengan visi tersebut.

Hal ini dapat terlihat pada arahan dari Gubernur Jawa barat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan tujuh potensi ekonomi Jabar yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Adapun, tujuh potensi ekonomi tersebut adalah : (1) meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok; (2) swasembada pangan; (3) swasembada teknologi; (4) mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan; (5) digital ekonomi; (6) penerapan ekonomi berkelanjutan; dan (7) pariwisata lokal.( jabarprov.go.id)

Menariknya, Pemprov menilai bahwa peluang investasi asing merupakan potensi ekonomi bagi Jabar. Bahkan sangat diprioritaskan, melihat posisinya yang berada pada urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang bahwa dengan melakukan kolaborasi bersama pihak asing melalui investasi dapat memulihkan dan membangun perekonomian.

Jika yang dimaksud adalah peningkatan ekonomi para investor mungkin benar. Dapat kita lihat perusahaan-perusahaan asing begitu mendominasi iklim ekonomi Jabar. Namun sayangnya, berkenaan dengan kesejahteraan rakyat. Suntikan investasi asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Hali ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kemiskinan, terutama saat Pandemi seperti sekarang.

Maka dari itu, arahan untuk menggerakkan BUMD melalui kolaborasi dengan investor, justru semakin menunjukan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme. Pemda ditenggarai tidak bisa mengelola SDA karena tidak adannya modal. Untuk itulah harus melibatkan asing agar SDA yang ada di Jabar dapat dikelola.

Sungguh Ironis, alih-alih mencampakkan sistem kapitalisme, pemerintah malah memperparah sistem yang telah gagal ini dengan mendorong BUMD berkolaborasi dengan investor. Hal ini diprediksi hanya akan menghantarkan Ekonomi Jabar jatuh ke dalam liberalisme ekonomi. Jika itu terjadi maka berjayalah para kapitalis.

Ekonomi yang dianggap maju sejatinya bukanlah ekonomi rakyat namun ekonomi investor. Rakyat hanya kan mendapatkan dampak buruknya saja. Faktanya selama ini ketika perekonomian dianggap maju dan sukses, nasib rakyat kebanyakan justru semakin sengsara. Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa kemiskinan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran.
Lapangan pekerjaan semakin sulit, karena para investor lebih tertarik berinvestasi pada sektor yang padat modal, bukan pada sektor yang padat karya.

Hal demikian menjadi wajar lantaran risiko investasi pada perusahaan padat karya jauh lebih besar dari perusahaan padat modal. Begitupun benefit yang diperoleh, relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang padat modal.

Lalu, bisakah menumbuhkan perekonomian tanpa terjerat dengan investasi asing?
Di dalam Negara yang berkonsep Islam, Bayt al-Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, yang kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak Bayt al-Mal kaum Muslim.

Sistem keuangan negara di dalam pengaturan Islam telah terbukti berhasil mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi muslim dan non muslim selama beberapa abad. Pos-pos pendapatan dalam sistem keuangan Bayt al-Mal terdiri dari tiga pos pemasukan utama yang masing-masing rinciannya memiliki banyak ragam jenis pemasukan.

Pertama, bagian fayi dan kharaj. Fayi adalah salah satu bentuk pampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam.

Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari‘ kepada jama‘ah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak.

Ketiga, bagian sadaqah. Bagian sadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. Pada zaman Rasulullah Saw, beliau membangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini dilanjutkan oleh Khalifah ‘Umar bin Khattab ra. Beliau mendirikan dua kota dagang besar yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan kota Kuffah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia).

Pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Negara harus mengutamakan keadilan, pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan negara yang menjamin penerapan syariah dan negara yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ibnu Taymiyyah, aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infrastruktur semisal transportasi dan komunikasi yang memakan biaya yang tinggi, negara memiliki kewajiban menanggungnya. Sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun kanal, jembatan, jalan, dan sebagainya. Sehingga dari sini, telah jelas bagi kita bahwa negara tidak membutuhkan peran asing untuk membangun infrastruktur ataupun perekonomian.

Jabar sebagai sebuah wilayah yang dikaruniai berbagai sumber daya alam dalam jumlah potensi yang luar biasa semestinya bisa menjadi wilayah yang makmur dan sejahtera. Terlebih lagi dengan jumlah populasi penduduk yang besar, jika dikelola dengan baik semestinya juga bisa menjadi faktor penggerak perekonomian yang potensial. Maka dari itu, saatnya mengambil Islam sebagai aturan kehidupan. Agar negeri ini serta Jabar dapat berdaulat dan terlepas dari kerjasama dengan asing yang merugikan.

Wallahua’lam

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular