BEKASIMEDIA.COM – Rencana pembangunan polder sebagai solusi penanggulangan banjir yang kerap kali terjadi di kota Bekasi juga menjadi fokus dalam perencanaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA).
Ditemui di kantornya, Kepala Bidang SDA Zainal Abidin menyatakan pihaknya akan segera mendorong dinas terkait untuk mengusulkan pembebasan lahan dan penetapan lokasi bakal dibangun Polder khususnya di wilayah kecamatan Bekasi Barat.
“Sinkronisasi rencana pembangunan BMSDA juga akan dorong dengan usulan untuk pembebasan lahan dan penetapan lokasi (Penlok) ke Disperkimtan rencana pembangunan polder di Kranji,” ujarnya kepada bekasimedia.com Jum’at, (5/3/2021)
“Memang polder ini kan menjadi prioritas hanya saja ada tahapan prosesnya, yang pertama perencanaan, mungkin tahun ini dimasukkan dalam bidang perencanaan artinya untuk tahun ini masuk dalam proses perencanaan. Kemudian tahun depan saya berharap adanya penganggaran untuk pembebasan lahan dan ini domainnya Disperkimtan,” tambahnya.
Kata Zainal jika konstruksi pembebasan lahan juga dianggarkan pelaksanan bisa berjalan secara simultan. Namun jika di tahun 2022 belum juga dianggarkan berarti masuk ke tahun sesudahnya.
Terkait spesifikasi polder, BMSDA akan melakukan kajian dahulu kemudian hasil kajian akan di-ekspose di bagian perencanaan. “Kalau bagian pertanahan kan hanya butuh luas area saja dan potensinya di mana, akan tetapi nanti konsultan yang lebih detail menjelaskannya, kalau kita di sini hanya gambaran umum saja,” katanya.
Berbicara polder, maka berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena perlu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke ilir. “Dari polder yang ada sebetulnya kita sudah melakukan action dan action itu juga ada tahapannya. Kita melihat dengan polder yang ada masih juga terjadi banjir, artinya, pertama, kapasitas kali itu sudah tidak bisa menampung dan kita tampung di polder. Kita bisa lihat ketika daerah itu banjir poldernya penuh tidak? kan penuh juga, berarti kita akan kaji lagi, dalam arti perlu penambahan polder, atau perlu pengerukan kali ataupun pelebaran,” ujarnya.
“Dari tahun ke tahun memang kendala atau tahapan yang harus kita tempuh adalah pembebasan lahan dulu seperti halnya yang di Kranji ini. Sedangkan usulan anggarannya kalau bisa di ABT tentu kita lihat juga kondisinya,” imbuhnya.
Menurut Zainal seluruh kecamatan ada permintaan pembuatan polder air sebagai alternatif mengurangi limpasan pada saat curah hujan tinggi. Salah satu solusinya adalah menampung air dahulu. “Jika hujan sudah reda bisa dialirkan lagi ke kali dan polder kembali dikosongkan, karena wilayah Bekasi relatif datar.” Pungkasnya. (Denis)
