fbpx

DPRD Pertanyakan Pengelolaan Aset Infrastruktur oleh Pemerintah Kota Bekasi

BEKASIMEDIA.COM – Sekretaris komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Syaifudin A.Md
mempertanyakan komitmen dari OPD/ dinas-dinas kota Bekasi khususnya OPD/mitra komisi 2 sebagai salah satu dari 10 pengguna anggaran terbesar APBD kota Bekasi.

Komisi 2 akan memanggil OPD-OPD terkait untuk menjelaskan komitmen mereka terhadap rencana realisasi penggunaan anggaran (RKA) di masing masing OPD tersebut.

“Mengapa hal ini kita pertanyakan, karena selama ini terkesan masih pakai sistem menejemen aset yang konvensional dan tambal sulam,” ujarnya kepada bekasimedia.com Senin, (17/2/2020)

Pihaknya mempertanyakan apakah OPD masih punya mindset bahwa penyerapan anggaran adalah “jual putus” yaitu setelah serah terima proyek infrastruktur dari kontraktor dianggap selesai. Tidak ada proses evaluasi dan perawatan secara periodik?

Hal ini, kata Syaifudin bisa dilihat dari masih banyaknya sarana infrastruktur yang rusak parah pasca banjir ini belum ada perbaikan secara terprogram dan terencana, baru bergerak setelah banyak aduan masyarakat.

Sementara itu, Syaifudin yang juga merangkap sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi mengapresiasi langkah Dinas PUPR Kota bekasi yang telah membentuk tim reaksi cepat untuk perbaikan perbaikan jalan dan saluran air, termasuk perbaikan jalan Pejuang, Pondok Ungu, Bekasi Utara, meskipun baru tahap perapaian jalan setelah banyaknya pengaduan.

“Yang kami harapkan perbaikan perbaikan tersebut harus komprehensip dan tidak parsial serta bukan hanya karena banyaknya aduan masyarakat, baru bertindak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, seluruh OPD harus memiliki mindset bahwa seluruh infrastruktur yang sudah dibangun dari anggaran APBD adalah aset pemerintah kota bekasi yang perlu dijaga dan dilakukan manejemen perawatan aset yang baik untuk melayani masyarakat kota Bekasi.

“Apalagi dengan APBD yang sudah dialokasikan tahun 2020 misalnya OPD BMSDA/PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup sekitar Rp200M, seharusnya mampu melakukan perencanaan penyerapan APBD / RKA termasuk perawatan secara periodik terhadap aset aset daerah,” pungkasnya. (*)

%d blogger menyukai ini: