fbpx

DPRD Kota Bekasi Kritik Pejabat Disdik yang Jarang Turun ke Lapangan

BEKASIMEDIA.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana menggelar acara diskusi terbatas antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi pada Rabu, (12/2/2020). Diskusi terbatas dengan mengambil bertajuk Problematika Pendidikan di Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut tiap-tiap stakeholder menyampaikan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Bekasi.

Ketua Komisi 4, DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) pada panel diskusi ini mengkritik pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang selama ini diduga cuma sering dikantor saja dan kurang turun ke lapangan. Disamping itu dia juga setuju sekolah sekolah swasta di Kota Bekasi agar di subsidi agar SPP-nya tidak mahal.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi yang di wakili oleh Sekretaris Dinas (Sekdis), Uu Saeful Mikdar menyampaikan bahwa Disdik Kota Bekasi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi poin-poin yang disampaikan pada diskusi terbatas ini.

Adapun poin yang menjadi pembahasan adalah: 1. Dugaan Pungli pada ranah Pendidikan Dikota Bekasi (Kegiatan Outing Class, Iuran Wisuda dan lain lain), 2. PPDB Online dan Sistem Zonasi, 3. Akreditasi TK s/d SMA/SMK, 4. Beasiswa Pemda melalui Dinas Pendidikan yang tidak jelas kriterianya, 5. Kualitas guru negeri dan honorer yang timpang tindih, 6. Pemerataan Sarana dan Prasarana di sekolah negeri dan swasta . 7. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan anggaran dinas dan pertanggung jawabannya.

Perwakilan Dewan Pendidikan, Andi Sopan mengatakan bahwa Dewan Pendidikan hari ini mencoba merevitalisasi struktur kepengurusan yang sempat vakum beberapa tahun belakangan. Ia juga mengatakan bahwa Angka Harapan Sekolah (AHS) Kota Bekasi yang berada diumur 7-25 tahun berada di kisaran 13.5% angka ini menunjukan bahwa di Kisaran umur 7-25 tahun rata-rata warga Kota Bekasi telah menempuh pendidikan sampai Perguruan Tinggi.

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung merespon positif soal solusi untuk memecahkan berbagai persoalan kebobrokan dunia pendidikan di Kota Bekasi. Dia mengusulkan pertama, sebaiknya, sekolah sekolah swasta di Kota Bekasi dibiayai pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menghapus berbagai dugaan pungli alias korupsi yang diduga terjadi berbagai sekolah negeri.

Persoalan lain yang disoroti dia, tentang Komite Sekolah di Kota Bekasi selama ini tidak mewakili orang tua murid dan hanya jadi corong kepala sekolah untuk melegalisasi berbagai pungutan haram dan melanggar hukum di sekolah sekolah. Selain itu pula soal honor guru honorer di Kota Bekasi yang saat masih dibawah upah minimal kota (UMK) juga minta segera dinaikkan dari dana APBD Kota Bekasi.

Sementara itu Ketua BEM Universitas Mitra Karya Yusril Nama Gelar mengusulkan agar Dewan Pendidikan Kota Bekasi sebaiknya dibubarkan saja ,Karena pada periode sebelumnya dinilai telah gagal mengemban amanah yang diberikan oleh Undang-Undang.

Yusril juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk segera menuntaskan praktek KKN yang berada di Dinas Pendidikan khususnya dalam penerimaan Tenaga Kerja Kontrak yang seringkali dimintai sejumlah uang dan dijanjikan menjadi TKK.
Selain itu Muhammad Hisyam turut menyampaikan aspirasi nya terkait kesejahteraan guru honorer dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang dinilai masih sangat minim.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bekasi ini menekankan kepada stackholder yang hadir untuk melakukan kerja nyata ,bukan hanya sekedar embel-embel program dan wacana semata, Diskusi Terbatas ini bertujuan untuk mengurai berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Kota Bekasi ,Acara tersebut diselenggarakan oleh panitia Gabungan antara BEM Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana. (*)

%d blogger menyukai ini: