fbpx

Apindo Kabupaten Bekasi Ogah Bahas UMSK 2020

BEKASIMEDIA.COM – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2020 telah ditetapkan dan disahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar Rp. 4.498.961. Namun demikian tidak dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bekasi. Hingga Rabu (5/2/2020) ini, belum diputuskan dan pembahasannya masih alot di Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Bekasi.

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, serikat pekerja dan pengusaha belum sepakat mengenai besaran upah sektoral yang biasanya lebih tinggi dari UMK. Bahkan unsur pengusaha yang diwakili APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) enggan membahas besaran UMSK 2020.

Hal ini seperti terlihat dalam surat bernomor 527/03/I/2020 yang ditujukan Dewan Pimpinan Apindo Kabupaten Bekasi kepada Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabputan Bekasi. Dalam surat bertanggal 29 Januari 2020 itu, DPK Apindo Kabupaten Bekasi menyatakan; pertama, tugas utama Dewan Pengupahan adalah menetapkan sektor unggulan, dimana untuk tahun 2020, Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi telah menetapkan sektor unggulan dengan mekanisme voting. Atas dasar hal ini, Apindo menilai tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi telah selesai.

Kedua, dalam rekomendasi hasil tripartit, dimana pihak Apindo ada didalamnya, menyetujui bahwa tahun 2020 ada UMSK di Kabupaten Bekasi, namun tidak menyebutkan bahwa Apindo bersedia merundingkan angka besaran UMSK tersebut.

Ketiga, Sesuai hasil rapat dengan anggota Apindo Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan di Conference Room MM2100 Cikarang Barat pada 28 Januari 2020, bahwa seluruh anggota tidak memberi mandat kepada pengurus Apindo untuk melakukan perundingan tentang besaran UMSK tahun 2020.

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris DPK Apindo Kabupaten Bekasi Nicolaus Fauzi Bahari dan Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi H. Sutomo, SH. MMK3L dan ditembuskan kepada Muspida Kabupaten Bekasi, Kadisnaker Kabupaten Bekasi selaku Ketua DEPEKAB Bekasi, Anggota DPK Apindo se Kabupaten Bekasi dan Ketua Serikat Pekerja se Kabupaten Bekasi.

 

TANGGAPAN BURUH

Menanggapi keengganan Apindo Kabupaten Bekasi tahun 2020, Aliansi Buruh Bekasi Bergerak yang terdiri dari berbagai federasi serikat pekerja menggelar pertemuan di Sekretariat FSPMI Kota dan Kabupaten Bekasi di Tambun Selatan, Selasa (4/2/2020).

Langkah-langkah yang akan mereka lakukan diantaranya akan melobi Apindo Kabupaten Bekasi sampai tanggal 9-10 Februari 2020.

“Jika sampai tanggal 9, pihak Apindo tidak mau diajak lobi buat berunding, maka tanggal 10 Februari kami akan meminta pihak pemerintah atau Dinas Tenaga Kerja menggunakan hak diskresinya untuk mengusulkan UMSK 2020 kepada Bupati Bekasi,” ungkap salah satu aktivis buruh yang hadir dalam pertemuan Aliansi Buruh Bekasi Bergerak, Toni Suparman kepada bekasimedia.com, Rabu (5/2/2020).

“Jika belum juga selesai, maka jalan terakhirnya adalah aksi,” pungkasnya.

(ss)

%d blogger menyukai ini: