BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPRD kota Bekasi, Chairuman Joewono Putro (CJP) meminta wali kota Bekasi Rahmat Effendi mematuhi kesepakatan yang sudah disepakati bersama DPRD kota Bekasi terkait peraturan daerah (Perda) penanggulangan bencana tanggap darurat nomor 6 tahun 2019.
“Wali kota saat penetapan tanggap darurat dan pembentukan satuan komando tidak memasukkan perda 6 tahun 2019 terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana,” ujarnya kepada bekasimedia.com, di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2020).
Karena sudah ada Perda berarti ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalankannya.
Kata Chairoman, karena ada fungsi pengawasan, dewan meminta Perda tersebut sebagai dasar acuan bagi seluruh aktivitas penanggulangan bencana yang dihadapi hari ini.
Dalam Perda tersebut sudah lengkap mencakup mitigasi bencana, pra, saat dan pasca bencana, bagaimana mekanisme dan alur kerjanya.
“Ini grand design pengaturan kerjanya, bahwa nantinya wali kota bisa menyusun kepwal ataupun produk hukum lainnya maka perda itu haruslah menjadi acuan.”
Sementara itu, DPRD dalam waktu dekat akan melaunching Crisis Center (CC) untuk mensinergikan kebijakan tanggap darurat dengan pemerintah kota Bekasi.
“Crisis Center DPRD ini merupakan Pokja yang dibentuk DPRD untuk mengintegrasikan kebijakan tanggap darurat DPRD dengan melibatkan semua Komisi,” sambungnya.
Crisis Center DPRD dibentuk sebagai bentuk sinergitas terhadap Satuan Komando (Satko) yang dibentuk Walikota, agar penanganan banjir tetap diawasi oleh DPRD dari tahap perencanaan, penetapan rencana aksi, maupun pengalokasian anggaran sehingga tepat sasaran, efektif, efisien dan terpadu. (denis)
